| |
| |
PROBOLINGGO - Program perbaikan rumah keluarga miskin (gakin) di Kota Probolinggo yang dikerjakan rekanan menyisakan sejumlah masalah terutama kualitas bangunan. Karena itu, program bedah rumah pada 2011 yang bakal menelan biaya sekitar Rp 1 miliar diusulkan dikerjakan sendiri oleh pemilik rumah.
’’Kami baru saja pulang dari studi banding di Bogor dan Jakarta. Di sana, program bedah rumah warga miskin dikerjakan sendiri oleh pemilik rumah, ternyata hasilnya lebih bagus,” ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Nasution, Rabu (3/11).
Caranya, warga miskin diberi uang yang harus dibelanjakan untuk membeli material bangunan dan bayar tukang. “Proses bedah rumah dikontrol kelompok kerja yang dibentuk lurah. Pokja juga membantu administrasi penggunaan uang, contohnya SPJ pembelian material,” ujar politisi PDIP itu.
Program bedah rumah di Bogor dan Jakarta, kata Nasution, juga melibatkan sejumlah perusahaan swasta. “Perusahaan semen misalnya, banyak membantu semen untuk rehab rumah,” ujarnya.
Diakui baik di Bogor dan Jakarta, maupun di Probolinggo anggaran bedah rumah pun dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. “Namanya pajak, ya secara nasional berlaku,” ujarnya.
Terkait program bedah rumah di Kota Probolinggo, Komisi C telah melakukan investigasi di lapangan sekaligus evaluasi. “Terus terang program bedah rumah di Kota Probolinggo hasilnya di sana-sini masih banyak kekurangan, terutama menyangkut kualitas bangunan,” ujar Nasution.
Saat Komisi C melakukan sidak di lapangan misalnya, dijumpai rumah warga miskin itu masih kurang layak meskipun sudah diperbaiki. Di antara penyebabnya karena program bedah rumah dengan anggaran Rp 10 juta/rumah itu dikerjakan pihak ketiga (rekanan).
“Ya bayangkan saja uang Rp 10 juta dipotong PPN 10%, belum lagi rekanan kan mencari keuntungan. Akhirnya yang benar-benar digunakan untuk rehab rumah warga miskin ya sedikit,” ujar Nasution.
Saat sidak pun Komisi C menemukan sejumlah rumah yang kurang layak huni. Nasution sampai menegur konsultan karena rumah yang telah direhab kurang layak. “Mosok ada rumah yang kayu usuknya melengkung, apa tidak membahayakan penghuninya kalau atapnya sampai ambruk,” ujarnya.
Setelah melakukan studi banding di Bogor dan Jakarta, 25-28 Oktober lalu, Komisi C bakal merekomendasikan program bedah rumah pada 2011 dikerjakan sendiri oleh pemilik rumah. “Kalau uang Rp 10 juta (dipotong PPN 10%, Red.) diberikan ke pemilik rumah, tidak mungkin ia membeli semen di-mark-up, wong untuk rumahnya sendiri.”
Seperti diketahui pada 2010 ini APBD mematok anggaran Rp 1 miliar untuk merehab 100 rumah warga miskin. “Melalui PAK (perubahan anggaran keuangan, Red.) menjadi Rp 1 miliar lebih,” ujar Nasution.
Proyek bedah rumah sebanyak 100 unit memang ditangani Badan Pemberdayaa Masyarakat (Bapemas) Kota Probolinggo. Selain Bapemas, sejumlah instansi di lingkungan Pemkot Probolinggo juga menggelindingkan program serupa.
Pada 2010 misalnya, 300 unit rumah tidak layak huni berhasil “dikeroyok” sejumlah instansi di Pemkot Probolinggo. Jumlah rumah tidak layak huni mencapai sekitar 1.300 unit. “Sebanyak 1.000 unit diperbaiki Pemprov Jatim, yang pelaksananya dilakukan Kodim 0820 Probolinggo,” ujar Kepala Bapemas Soeparjono. Sementara sisanya yang 300 unit dituntaskan Pemkot Probolinggo. isa
Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=ce8876fe932017096a05c309cbb803c5&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc
Tidak ada komentar:
Posting Komentar