Kamis, 04 Nopember 2010
SURABAYA – Rencana penutupan tujuh pabrik gula (PG) oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI ditentang Komisi B DPRD Jatim. Mereka menganggap, pabrik gula tersebut masih dibutuhkan para petani tebu.
Enam pabrik gula yang akan ditutup itu, masing-masing tiga unit, berada di Kabupaten Situbon do dan Kabupaten Probolinggo. Satu unit lainnya berada di Kabu paten Madiun. Di antaranya, PG Olehan, Wringin, dan Ranji (keti ganya di Kabupaten Situbondo). Selain itu, PG Wonolangan, Pajarakan, dan Gending (ketiganya di Kabupaten Probilinggo) serta PG Kanigoro (Kabupaten Madiun).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Anna Luthfie menyatakan, ada beberapa hal yang membuat pihaknya menolak penutupan tujuh pabrik gula itu. Salah satunya, penutupan PG kontradiktif dengan agenda swasembada gula nasional yang ditargetkan terpenuhi pada 2014. Selain itu, kata dia, penutupan PG bisa melahirkan problem sosial yang berat. ’’Para petani tebu di wilayah PG masing-masing akan kehilangan jaringan pergulaan yang sudah dibangun berpuluhpuluh tahun,’’ terangnya.
Dia mengungkapkan bahwa penutupan tersebut bertentangan dengan agenda revitalisasi pabrik gula yang dicanangkan sebelumnya.
’’Pada 2011, pemerintah akan mengalokasikan dana sekitar Rp 3 triliun untuk agenda revitalisasi pabrik gula,’’ terang kader PAN itu.
Luthfie menuturkan, tujuh pabrik gula tersebut memiliki nilai historis dalam pembangunan Jawa Timur.
’’Pabrik gula itu berdiri sudah lama. Keberadaannya telah menorehkan modal sosial yang besar dan tak ternilai dengan uang berapa pun,’’ paparnya. ’’Karena itu, pabrik gula tersebut wajib dipertahankan dan diperbaiki,’’ imbuhnya.
Sebelumnya, rencana penutupan tujuh PG tersebut disampaikan manajemen PTPN XI saat mengadakan hearing bersama Komisi B DPRD Jatim pekan lalu. Penutupan dilakukan karena tujuh PG tu disebut mengalami kerugian miliaran rupiah setiap tahun.
Namun, Luthfie tetap tidak sepakat dengan penutupan tersebut. Dia menduga, ada pihak ketiga yang berkepentingan dengan penutupan tujuh PG itu. Hal terse but terkait dengan rencana pendi rian PG swasta di Banyuwangi yang tidak ditunjang lahan budi daya tebu yang memadai. ’’Nah, jika tujuh PG itu ditutup, para petani terpaksa mengirim tebu ke PG swasta tersebut,’’ tuturnya. (dim/c12/oni)
SURABAYA – Rencana penutupan tujuh pabrik gula (PG) oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI ditentang Komisi B DPRD Jatim. Mereka menganggap, pabrik gula tersebut masih dibutuhkan para petani tebu.
Enam pabrik gula yang akan ditutup itu, masing-masing tiga unit, berada di Kabupaten Situbon do dan Kabupaten Probolinggo. Satu unit lainnya berada di Kabu paten Madiun. Di antaranya, PG Olehan, Wringin, dan Ranji (keti ganya di Kabupaten Situbondo). Selain itu, PG Wonolangan, Pajarakan, dan Gending (ketiganya di Kabupaten Probilinggo) serta PG Kanigoro (Kabupaten Madiun).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Anna Luthfie menyatakan, ada beberapa hal yang membuat pihaknya menolak penutupan tujuh pabrik gula itu. Salah satunya, penutupan PG kontradiktif dengan agenda swasembada gula nasional yang ditargetkan terpenuhi pada 2014. Selain itu, kata dia, penutupan PG bisa melahirkan problem sosial yang berat. ’’Para petani tebu di wilayah PG masing-masing akan kehilangan jaringan pergulaan yang sudah dibangun berpuluhpuluh tahun,’’ terangnya.
Dia mengungkapkan bahwa penutupan tersebut bertentangan dengan agenda revitalisasi pabrik gula yang dicanangkan sebelumnya.
’’Pada 2011, pemerintah akan mengalokasikan dana sekitar Rp 3 triliun untuk agenda revitalisasi pabrik gula,’’ terang kader PAN itu.
Luthfie menuturkan, tujuh pabrik gula tersebut memiliki nilai historis dalam pembangunan Jawa Timur.
’’Pabrik gula itu berdiri sudah lama. Keberadaannya telah menorehkan modal sosial yang besar dan tak ternilai dengan uang berapa pun,’’ paparnya. ’’Karena itu, pabrik gula tersebut wajib dipertahankan dan diperbaiki,’’ imbuhnya.
Sebelumnya, rencana penutupan tujuh PG tersebut disampaikan manajemen PTPN XI saat mengadakan hearing bersama Komisi B DPRD Jatim pekan lalu. Penutupan dilakukan karena tujuh PG tu disebut mengalami kerugian miliaran rupiah setiap tahun.
Namun, Luthfie tetap tidak sepakat dengan penutupan tersebut. Dia menduga, ada pihak ketiga yang berkepentingan dengan penutupan tujuh PG itu. Hal terse but terkait dengan rencana pendi rian PG swasta di Banyuwangi yang tidak ditunjang lahan budi daya tebu yang memadai. ’’Nah, jika tujuh PG itu ditutup, para petani terpaksa mengirim tebu ke PG swasta tersebut,’’ tuturnya. (dim/c12/oni)
Sumber: http://www.jpnn.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar