[ Minggu, 25 Juli 2010 ]
PROBOLINGGO - Ada pejabat eselon dua di Pemkot Probolinggo yang ditengarai berpolitik praktis. Hal ini sudah tercium Wali Kota Buchori. Selain itu, Wali Kota juga mencium masih ada pejabat yang tidak becus dalam meneruskan kebijakannya.
Karena masalah itu, Wali Kota Buchori sempat marah-marah ketika rapat staf, Jumat (23/7) lalu. Saat dikonfirmasi kemarin, Wali Kota Buchori membenarkannya. "Iya. Saya memang marah-marah kepada staf saya saat rapat staf. Selama setahun ini saya mengevaluasi semua staf. Insyaallah dalam waktu dua atau tiga bulan ke depan akan ada mutasi eselon 2. Jumlahnya bisa 1-2 atau 10 sampai 15 orang," tegasnya.
Mutasi itu dilakukan untuk mengisi formasi yang kosong karena ada yang pensiun atau penyegaran. Dari hasil evaluasinya, Buchori punya kesimpulan. "Mungkin staf saya jenuh atau perlu refreshing. Banyak kritikan masyarakat yang masuk dan kasusnya selalu sama," terang Buchori.
"Atau bisa saja mereka tidak cocok di tempat yang lama, hingga kinerjanya statis. Ditambah lagi ada PNS yang dalam memimpin dibuat bisnis atau politik. Jelas itu akan menganggu kebijakan saya," imbuhnya, saat ditemui di rumah dinas, kemarin.
Soal mutasi, Buchori tidak mau main-main. Ia akan lebih mempertimbangkan kemampuan staf yang bakal menjadi pimpinan sebuah satuan kerja (satker). Wali kota mengaku punya orang di masing-masing satker. Orang-orang inilah yang memberi informasi tentang kegiatan yang dilakukan pimpinannya.
Dengan begitu, Buchori tahu bagaimana kinerja atau sikap pimpinan satker itu ketika di kantor. "Bukannya saya tidak percaya. Tapi, ini hanya sebatas untuk mengetahui kinerja anak buah yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Laporan itu saya perhatikan, termasuk angka kehadirannya," ucap wali kota.
Saat disinggung tentang pejabat yang bermain politik, Buchori enggan menunjukkan siapa identitasnya. Namun ia membenarkan ada pejabat eselon 2 yang diam-diam bermain politik.
"Abdi negara itu jangan bermain politik. Akibatnya pekerjaan tidak maksimal. Yang ada hanya kepentingan semata. Saya tahu sendiri siapa orangnya, dan saya tidak akan menyebut siapa. Ada aturan di kepegawaian bahwa PNS tidak boleh berpolitik. Yang boleh main politik hanya wali kota dan wakil wali kota, karena kami adalah pejabat politik. Kalau menggunakan hal politik, itu wajar," beber suami dari anggota DPR RI Rukmini itu.
Dalam rapat staf itu, juga dibahas mengenai pelaksanaan perda (peraturan daerah) di Kota Probolinggo. Untuk mendukung pengawasan pelaksanaan perda, Satpol PP bakal punya tambahan personel sebanyak 10 orang.
Diharapkan dengan penambahan personel itu bisa mengawasi perda-perda mengenai bangunan seperti IMB (izin mendirikan bangunan), stren kali dan permasalahan lainnya yang sudah ada perdanya.
Buchori bilang, penegakan perda sangat lemah karena masyarakat tidak mengikuti. Ditambah pengawasan pelaksanaan perda masih kurang. Yang menjadi sorotan adalah banyaknya bangunan tidak berizin yang didirikan oleh masyarakat. Tak mengantongi izin tetapi bisa bikin bangunan seenaknya. Untuk mengatasi masalah itu wali kota siap bekerjasama dengan pihak kepolisian.
"Kalau masyarakat membuat bangunan seenaknya, RTRW (rencana tata ruang wilayah) bisa tidak jalan. Di mana-mana bisa banjir. Karena ketika membuat bangunan tidak dipikirkan sanitasinya. Bangunan seenaknya juga merusak estetika. Pokoknya kalau tidak sesuai RTRW akan saya tertibkan," tegas Buchori didampingi Kabag Humas dan Protokol Rey Suwigtyo. (fa/yud)
Karena masalah itu, Wali Kota Buchori sempat marah-marah ketika rapat staf, Jumat (23/7) lalu. Saat dikonfirmasi kemarin, Wali Kota Buchori membenarkannya. "Iya. Saya memang marah-marah kepada staf saya saat rapat staf. Selama setahun ini saya mengevaluasi semua staf. Insyaallah dalam waktu dua atau tiga bulan ke depan akan ada mutasi eselon 2. Jumlahnya bisa 1-2 atau 10 sampai 15 orang," tegasnya.
Mutasi itu dilakukan untuk mengisi formasi yang kosong karena ada yang pensiun atau penyegaran. Dari hasil evaluasinya, Buchori punya kesimpulan. "Mungkin staf saya jenuh atau perlu refreshing. Banyak kritikan masyarakat yang masuk dan kasusnya selalu sama," terang Buchori.
"Atau bisa saja mereka tidak cocok di tempat yang lama, hingga kinerjanya statis. Ditambah lagi ada PNS yang dalam memimpin dibuat bisnis atau politik. Jelas itu akan menganggu kebijakan saya," imbuhnya, saat ditemui di rumah dinas, kemarin.
Soal mutasi, Buchori tidak mau main-main. Ia akan lebih mempertimbangkan kemampuan staf yang bakal menjadi pimpinan sebuah satuan kerja (satker). Wali kota mengaku punya orang di masing-masing satker. Orang-orang inilah yang memberi informasi tentang kegiatan yang dilakukan pimpinannya.
Dengan begitu, Buchori tahu bagaimana kinerja atau sikap pimpinan satker itu ketika di kantor. "Bukannya saya tidak percaya. Tapi, ini hanya sebatas untuk mengetahui kinerja anak buah yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Laporan itu saya perhatikan, termasuk angka kehadirannya," ucap wali kota.
Saat disinggung tentang pejabat yang bermain politik, Buchori enggan menunjukkan siapa identitasnya. Namun ia membenarkan ada pejabat eselon 2 yang diam-diam bermain politik.
"Abdi negara itu jangan bermain politik. Akibatnya pekerjaan tidak maksimal. Yang ada hanya kepentingan semata. Saya tahu sendiri siapa orangnya, dan saya tidak akan menyebut siapa. Ada aturan di kepegawaian bahwa PNS tidak boleh berpolitik. Yang boleh main politik hanya wali kota dan wakil wali kota, karena kami adalah pejabat politik. Kalau menggunakan hal politik, itu wajar," beber suami dari anggota DPR RI Rukmini itu.
Dalam rapat staf itu, juga dibahas mengenai pelaksanaan perda (peraturan daerah) di Kota Probolinggo. Untuk mendukung pengawasan pelaksanaan perda, Satpol PP bakal punya tambahan personel sebanyak 10 orang.
Diharapkan dengan penambahan personel itu bisa mengawasi perda-perda mengenai bangunan seperti IMB (izin mendirikan bangunan), stren kali dan permasalahan lainnya yang sudah ada perdanya.
Buchori bilang, penegakan perda sangat lemah karena masyarakat tidak mengikuti. Ditambah pengawasan pelaksanaan perda masih kurang. Yang menjadi sorotan adalah banyaknya bangunan tidak berizin yang didirikan oleh masyarakat. Tak mengantongi izin tetapi bisa bikin bangunan seenaknya. Untuk mengatasi masalah itu wali kota siap bekerjasama dengan pihak kepolisian.
"Kalau masyarakat membuat bangunan seenaknya, RTRW (rencana tata ruang wilayah) bisa tidak jalan. Di mana-mana bisa banjir. Karena ketika membuat bangunan tidak dipikirkan sanitasinya. Bangunan seenaknya juga merusak estetika. Pokoknya kalau tidak sesuai RTRW akan saya tertibkan," tegas Buchori didampingi Kabag Humas dan Protokol Rey Suwigtyo. (fa/yud)
Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=171561
Tidak ada komentar:
Posting Komentar