[ Sabtu, 12 Juni 2010 ]
Dugaan Kuat Pelakunya Pegawai Pemkot Sendiri
PROBOLINGGO - Kas daerah (kasda) Pemkot Probolinggo nyaris bobol Rp 12,5 M. Beruntung petugas kas Bank Jatim dan bidang kasda sigap. Mereka mencurigai adanya kejanggalan dalam dokumen yang diajukan oleh pelaku hingga pembobolan itu berhasil digagalkan. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani inspektorat pemkot.
Dari informasi yang berhasil dihimpun Radar Bromo, peristiwa itu terjadi Rabu (9/6) lalu sekitar pukul 14.35 di loket Bank Jatim untuk kasda Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) pemkot. Loket itu berada bagian timur sisi selatan kantor pemkot.
Saat itu seorang lelaki mengajukan SP2D (surat perintah pencairan dana) ke petugas Bank Jatim di loket kasda. Pegawai Bank Jatim bernama Dona merasa curiga dengan SP2D tersebut. Ia lalu menunjukkan ke rekannya, Puger, pegawai Bank Jatim yang juga bertugas di kasda.
"Petugas kas Bank Jatim lalu koordinasi dengan bidang kasda. Bidang akuntansi mengecek SP2D, katanya itu (SP2D) tidak betul atau palsu," jelas Kepala DPPKA Imam Suwoko, kemarin (11/6).
Nominal yang diajukan pelaku tidak main-main. Angkanya senilai Rp 12,5 M dengan mengatasnamakan CV Altor Jaya. Dalam SP2D itu tertulis rekening pencairan untuk belanja modal konstruksi jalan (proyek di Dinas Pekerjaan Umum).
Anehnya, SP2D tersebut juga terdapat tanda tangan pejabat yang dipalsukan seperti tandatangan Imam Suwoko dan paraf sejumlah kabid yang berkaitan dengan prosedur pencairan dana. Yaitu paraf Kabid Akuntansi Wawan Sugiantono, Kabid Anggaran Fatah Yusuf dan Kabid Kasda Ina Lusilinawati.
Menurut Kepala DPPKA, ada kejanggalan yang membuat petugas curiga dengan SP2D yang diajukan pelaku. Selain tanda tangan pejabat, ada berkas aplikasi yang tidak sesuai dengan yang biasa digunakan untuk mencairkan dana.
"Kami bekerja sama dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), sehingga produk aplikasinya ada form khusus. Nah, ini yang berbeda dengan biasanya. Dia (pelaku) membuat sendiri. Lagi pula pencairan dana tidak pernah sebesar itu (termin)," papar Imam kepada wartawan.
Untuk melacak siapa yang mengajukan SP2D itu tidak begitu sulit bagi pemkot. Sebab, di loket kasda itu terdapat CCTV yang memantau aktifitas. Dari CCTV itulah baru diketahui, diduga pelaku adalah pegawai pemkot sendiri.
Masih menurut Imam, pelaku dapat dilihat dari jaket yang dipakai. "Di CCTV itu kelihatan kalau dia sebelumnya bayar kuliah di kasda, lalu menukar uang puluhan ribu dan mengambil permen. Dia mondar-mandir terus di depan kas Bank Jatim. Seperti orang gelisah dan bingung," tuturnya.
Melalui CCTV itu pun terlihat saat petugas Bank Jatim sedang lengah, menoleh ke belakang, pelaku langsung memasukkan mapnya ke loket. Ke mana rekening itu bakal dicairkan juga sudah terdeteksi oleh Bank Jatim. Sebab, ditemukan juga bahwa sehari sebelum menjalankan aksinya, Selasa (8/6) pelaku buka rekening di Bank Jatim cabang Probolinggo memakai nama Didik Kurniawan. Rekening atas nama Didik Kurniawan ini yang bakal jadi tempat penampungan dana Rp 12,5 M itu bila cair.
Imam membenarkan plafon untuk rekening belanja modal konstruksi jalan itu memang ada. Dana kegiatan di Dinas PU tersebut merupakan bantuan dana dari pusat tapi nominalnya hanya Rp 7.723.113.000 bukan Rp 12,5 M.
"Setelah mengetahui kejadian itu kami langsung melaporkan ke Sekda (Johny Haryanto) dan menunjukkan rekaman di CCTV. Kemudian Sekda memanggil pimpinan yang bersangkutan (pelaku)," ungkap Imam. Kemarin ia masih enggan menyebutkan identitas orang yang bakal membobol kasda itu.
"Sekarang inpektorat sudah turun untuk menelusuri kasus ini. Kami berkoordinasi saja dengan inspektorat, nanti apa hasilnya baru diputusi," sambung Imam yang kemarin didampingi Kabag Humas dan Protokol Rey Suwigtyo dan sejumlah Kabid di DPPKA.
Atas kejadian ini, pagi kemarin dua petugas dari Polresta Probolinggo menemui Imam Suwoko. Dalam pertemuan singkat itu petugas menanyakan kronologis kejadian tersebut. Namun pemkot belum melaporkan peristiwa itu secara resmi kepada polresta.Sementara itu, Wali Kota Buchori langsung angkat bicara soal kasus ini. Buchori mengaku baru mendapatkan laporan dari Kepala DPPKA Kamis (10/6) malam sepulang dari kegiatan di Jakarta.
Wali Kota menyatakan telah mengadakan rapat terbatas dengan Wawali Bandyk Soetrisno, pimpinan Bank Jatim, Kepala DPPKA dan Kepala Inspektorat di rumah dinas wali kota, pagi kemarin.
"Saya sudah melihat berkasnya yang mencurigakan dan dokumen yang dipalsukan. Dari CCTV juga kelihatan ciri-cirinya. Saya tidak habis pikir, kok bisa tahu di PU ada kegiatan begitu. Ini jumlahnya banyak dan dia nekat memalsu tanda tangan dan form dari BPKP. Bodohnya, dia mau mencairkan apa? Proses (lelang) saja masih belum," tandas Buchori.
Wali Kota Buchori juga menegaskan kalau pemkot memiliki petugas untuk menangani persoalan internal yakni inspektorat. "Alhamdulillah koordinasi antara pemkot dan Bank Jatim sangat bagus. Bank Jatim juga tidak semudah itu mencairkan dana. Melalui CCTV akhirnya bisa diketahuan. Ini kalau sampai kebobolan tidak tahu, saya yang kena. Agar kejadian ini tidak terulang memang harus diantisipasi," katanya.
Saat ditanya soal siapa pelakunya, Buchori enggan menduga-duga. Namun, yang mengejutkan ada dugaan kuat bahwa pelaku adalah pegawai di lingkungan pemkot sendiri. "Pemkot belum melaporkannya ke polisi. Menunggu telaah dari inspektorat baru kemudian kami mengambil sikap. Tapi, kalau polisi tahu dan bergerak, ya silakan," imbuh Buchori.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas PU Sanusi Sapuan membenarkan kalau di satkernya ada dana untuk kegiatan yang hendak dibobol pelaku. Tapi soal CV Altor Jaya justru Sanusi tidak mengetahuinya. "Di saya (rekanan CV Altor Jaya) tidak ada. Kalau soal izin berdirinya ke Perizinan (Badan Pelayanan Perizinan) saja," sarannya.
Melalui Kabag Humas dan Protokol Rey Suwigtyo, Kepala BPP Tartib Gunawan menyatakan pendirian nama CV Altor Jaya juga tidak terdaftar di instansi. Untuk mengetahui jenis kegiatan belanja modal konstruksi jalan, Radar Bromo mengkroscek ke Bagian Pembangunan.
"Belum ada pelelangan karena PU belum mengajukan. Prosedurnya ada surat resmi dari satker disertai dokumen lelang. Selama ini belum ada surat masuk jadi lelang belum dilaksanakan," ucap Kabag Pembangunan Nurkhamdani. (fa/yud)
PROBOLINGGO - Kas daerah (kasda) Pemkot Probolinggo nyaris bobol Rp 12,5 M. Beruntung petugas kas Bank Jatim dan bidang kasda sigap. Mereka mencurigai adanya kejanggalan dalam dokumen yang diajukan oleh pelaku hingga pembobolan itu berhasil digagalkan. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani inspektorat pemkot.
Dari informasi yang berhasil dihimpun Radar Bromo, peristiwa itu terjadi Rabu (9/6) lalu sekitar pukul 14.35 di loket Bank Jatim untuk kasda Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) pemkot. Loket itu berada bagian timur sisi selatan kantor pemkot.
Saat itu seorang lelaki mengajukan SP2D (surat perintah pencairan dana) ke petugas Bank Jatim di loket kasda. Pegawai Bank Jatim bernama Dona merasa curiga dengan SP2D tersebut. Ia lalu menunjukkan ke rekannya, Puger, pegawai Bank Jatim yang juga bertugas di kasda.
"Petugas kas Bank Jatim lalu koordinasi dengan bidang kasda. Bidang akuntansi mengecek SP2D, katanya itu (SP2D) tidak betul atau palsu," jelas Kepala DPPKA Imam Suwoko, kemarin (11/6).
Nominal yang diajukan pelaku tidak main-main. Angkanya senilai Rp 12,5 M dengan mengatasnamakan CV Altor Jaya. Dalam SP2D itu tertulis rekening pencairan untuk belanja modal konstruksi jalan (proyek di Dinas Pekerjaan Umum).
Anehnya, SP2D tersebut juga terdapat tanda tangan pejabat yang dipalsukan seperti tandatangan Imam Suwoko dan paraf sejumlah kabid yang berkaitan dengan prosedur pencairan dana. Yaitu paraf Kabid Akuntansi Wawan Sugiantono, Kabid Anggaran Fatah Yusuf dan Kabid Kasda Ina Lusilinawati.
Menurut Kepala DPPKA, ada kejanggalan yang membuat petugas curiga dengan SP2D yang diajukan pelaku. Selain tanda tangan pejabat, ada berkas aplikasi yang tidak sesuai dengan yang biasa digunakan untuk mencairkan dana.
"Kami bekerja sama dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), sehingga produk aplikasinya ada form khusus. Nah, ini yang berbeda dengan biasanya. Dia (pelaku) membuat sendiri. Lagi pula pencairan dana tidak pernah sebesar itu (termin)," papar Imam kepada wartawan.
Untuk melacak siapa yang mengajukan SP2D itu tidak begitu sulit bagi pemkot. Sebab, di loket kasda itu terdapat CCTV yang memantau aktifitas. Dari CCTV itulah baru diketahui, diduga pelaku adalah pegawai pemkot sendiri.
Masih menurut Imam, pelaku dapat dilihat dari jaket yang dipakai. "Di CCTV itu kelihatan kalau dia sebelumnya bayar kuliah di kasda, lalu menukar uang puluhan ribu dan mengambil permen. Dia mondar-mandir terus di depan kas Bank Jatim. Seperti orang gelisah dan bingung," tuturnya.
Melalui CCTV itu pun terlihat saat petugas Bank Jatim sedang lengah, menoleh ke belakang, pelaku langsung memasukkan mapnya ke loket. Ke mana rekening itu bakal dicairkan juga sudah terdeteksi oleh Bank Jatim. Sebab, ditemukan juga bahwa sehari sebelum menjalankan aksinya, Selasa (8/6) pelaku buka rekening di Bank Jatim cabang Probolinggo memakai nama Didik Kurniawan. Rekening atas nama Didik Kurniawan ini yang bakal jadi tempat penampungan dana Rp 12,5 M itu bila cair.
Imam membenarkan plafon untuk rekening belanja modal konstruksi jalan itu memang ada. Dana kegiatan di Dinas PU tersebut merupakan bantuan dana dari pusat tapi nominalnya hanya Rp 7.723.113.000 bukan Rp 12,5 M.
"Setelah mengetahui kejadian itu kami langsung melaporkan ke Sekda (Johny Haryanto) dan menunjukkan rekaman di CCTV. Kemudian Sekda memanggil pimpinan yang bersangkutan (pelaku)," ungkap Imam. Kemarin ia masih enggan menyebutkan identitas orang yang bakal membobol kasda itu.
"Sekarang inpektorat sudah turun untuk menelusuri kasus ini. Kami berkoordinasi saja dengan inspektorat, nanti apa hasilnya baru diputusi," sambung Imam yang kemarin didampingi Kabag Humas dan Protokol Rey Suwigtyo dan sejumlah Kabid di DPPKA.
Atas kejadian ini, pagi kemarin dua petugas dari Polresta Probolinggo menemui Imam Suwoko. Dalam pertemuan singkat itu petugas menanyakan kronologis kejadian tersebut. Namun pemkot belum melaporkan peristiwa itu secara resmi kepada polresta.Sementara itu, Wali Kota Buchori langsung angkat bicara soal kasus ini. Buchori mengaku baru mendapatkan laporan dari Kepala DPPKA Kamis (10/6) malam sepulang dari kegiatan di Jakarta.
Wali Kota menyatakan telah mengadakan rapat terbatas dengan Wawali Bandyk Soetrisno, pimpinan Bank Jatim, Kepala DPPKA dan Kepala Inspektorat di rumah dinas wali kota, pagi kemarin.
"Saya sudah melihat berkasnya yang mencurigakan dan dokumen yang dipalsukan. Dari CCTV juga kelihatan ciri-cirinya. Saya tidak habis pikir, kok bisa tahu di PU ada kegiatan begitu. Ini jumlahnya banyak dan dia nekat memalsu tanda tangan dan form dari BPKP. Bodohnya, dia mau mencairkan apa? Proses (lelang) saja masih belum," tandas Buchori.
Wali Kota Buchori juga menegaskan kalau pemkot memiliki petugas untuk menangani persoalan internal yakni inspektorat. "Alhamdulillah koordinasi antara pemkot dan Bank Jatim sangat bagus. Bank Jatim juga tidak semudah itu mencairkan dana. Melalui CCTV akhirnya bisa diketahuan. Ini kalau sampai kebobolan tidak tahu, saya yang kena. Agar kejadian ini tidak terulang memang harus diantisipasi," katanya.
Saat ditanya soal siapa pelakunya, Buchori enggan menduga-duga. Namun, yang mengejutkan ada dugaan kuat bahwa pelaku adalah pegawai di lingkungan pemkot sendiri. "Pemkot belum melaporkannya ke polisi. Menunggu telaah dari inspektorat baru kemudian kami mengambil sikap. Tapi, kalau polisi tahu dan bergerak, ya silakan," imbuh Buchori.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas PU Sanusi Sapuan membenarkan kalau di satkernya ada dana untuk kegiatan yang hendak dibobol pelaku. Tapi soal CV Altor Jaya justru Sanusi tidak mengetahuinya. "Di saya (rekanan CV Altor Jaya) tidak ada. Kalau soal izin berdirinya ke Perizinan (Badan Pelayanan Perizinan) saja," sarannya.
Melalui Kabag Humas dan Protokol Rey Suwigtyo, Kepala BPP Tartib Gunawan menyatakan pendirian nama CV Altor Jaya juga tidak terdaftar di instansi. Untuk mengetahui jenis kegiatan belanja modal konstruksi jalan, Radar Bromo mengkroscek ke Bagian Pembangunan.
"Belum ada pelelangan karena PU belum mengajukan. Prosedurnya ada surat resmi dari satker disertai dokumen lelang. Selama ini belum ada surat masuk jadi lelang belum dilaksanakan," ucap Kabag Pembangunan Nurkhamdani. (fa/yud)
Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=164063
Tidak ada komentar:
Posting Komentar