Kredit UKM lewat KKMB capai Rp72,9 miliar

Written by deni adam malik Wednesday, 28 April 2010 03:13

Penyaluran kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang lewat Unit Pelaksana Teknis Satuan Tugas Daerah Konsultan Keuangan Mitra Bank (UPT Satgasda KKMB) sudah mencapai Rp72,9 miliar. Irchami AN, Analis Muda Senior KBI Malang, mengatakan khsusus periode Januari-Maret, penyaluran kredit Satgasda KKMB mencapai Rp11,570 miliar dengan debitur sebanyak 58 pengusaha UMKM. “Realisasi penyaluran kredit UMKM lewat UPT Satgasda KKMB sebesar Rp72,9 merupakan akumulasi dari 2006,” kata Irchami AN di Malang, hari ini.Tren penyaluran kredit UMKM yang difasilitasi KKMB itu, katanya, meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2006, realisasinya hanya mencapai Rp6,6 miliar, 2007 (Rp7,5 miliar), 2008 (Rp16,1 miliar), dan pada 2009 meningkat pesat menjadi Rp31,2 miliar.Yang menggembirakan pula, angka non performing loan (NPL) kredit UMKM lewat KKMB sangat bagus, yakni 0%. “Saya sudah mengecek pada bank penyalur kredit maupun KKMB dan menginformasikan karena NPL kredit UMKM nol persen.”Karena tingkat kepatuhan debitur UMKM yang tinggi untuk mengangsur kredit mereka, kata dia, banyak bank melirik untuk membiayai UMKM lewat KKMB. Hampir setiap hari, petugas account officer bank mendatang kantor KKMB di Jl Kawi dan menanyakan apakah ada UMKM yang layak didanai bank.Dibanding sebelum adanya lembaga UPT Satgasda KKMB, menurut dia, maka adanya lemabaga tersebut dapat mempercepat penyaluran kredit UMKM. Percepatan itu bisa terjadi karena UMKM mendapatkan pendampingan dari KKMB sehingga usaha dan asset mereka menjadi bankable.Namun, dia akui, bila dibandingkan jumlah UMKM yang mencapai ribuan, maka realisasi penyaluran kredit pada UMKM masih kurang. Masih perlu langkah percepatan.Hambatan bagi UMKM untuk menyalurkan kredit, menurut dia, terkait jaminan maupun usaha yang tidak bankable. Ke depan, masalah jaminan dapat diatasi dengan diluncurkan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) oleh Pemprov Jatim.Realisasi kredit UMKM yang difasilitasi UPT Satgasda KKMB pada 2009 meliputi jenis usaha pertanian, kelautan, dan perikanan sebesar Rp195 juta di Kab. Malang dan Rp880 juta di Kab. Probolinggo.Peternakan sebesar Rp28 juta di Kota Malang dan Rp1,759 miliar di Kab. Malang, industri pengolahan Rp85,5 juta di Kota Malang, Kab. Malang (Rp1,296 miliar), Kota Batu (Rp250 juta), dan Kab. Malang (Rp1 miliar).Perdagangan, restoran, dan hotel terealisasi sebesar Rp5,058 miliar (Kota Malang), Rp6,906 miliar (Kab. Malang), Rp106 juta (Kota Batu), dan Rp60 juta (Kota Pasuruan).Jasa dunia usaha terealisasi Rp3,6 miliar di Kota Malang, Kab. Malang (Rp2,180 miliar), Kab. Pasuruan (Rp1,450 miliar), dan Kota Probolinggo (Rp500 juta). Angka realisasi kredit jasa lainnya di Kota Malang sebesar (Rp413 juta), Kab. Malang (Rp4,4 miliar), Kab. Pasuruan (Rp1 miliar).

sumber: http://tnp2k.wapresri.go.id/berita/pemberdayaan-umk/146-kredit-ukm-lewat-kkmb-capai-rp729-miliar.html

Triwulan Pertama, Baru Rp1 Triliun KUR Disalurkan

Last Updated on Wednesday, 28 April 2010 03:11 Written by deni adam malik Wednesday, 28 April 2010 03:10

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan lamban mengingat baru sekitar Rp1 triliun yang dicairkan pada tiga bulan pertama 2010 dari target sepanjang tahun sebesar Rp13 triliun. Erlangga Mantik, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan,menuturkan penyaluran KUR terbesar terjadi di sektor pertanian dengan pertumbuhan kredit 19% atau sedikit meningkat dibandingkan kuartal I/2009 yang hanya 17%. Sementara, penyaluran KUR ke sektor industri terbilang rendah, yakni baru 1% pertumbuhannya.“Kuartal pertama kira-kira sudah Rp1 triliun lebih untuk tahun ini. Targetnya (2010) sekitar Rp13 triliun lebih. Ya masih jauh,” ujar dia di kantornya, belum lama ini.Karenanya, lanjut Erlangga, guna mengoptimalkan penyaluran KUR, pemerintah akan melakukan evaluasi dan mencari solusi baru sesuai dengan nota kesepahaman bersama (memorandum of understanding) dengan perbankan terkait penjaminan kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.“Akses disederhanakan. Di MoU-nya kan kemudian kita ubah dari belum pernah menerima (KUR), kecuali kredit konsumsi motor dan kredit konsumsi lainya. Karena semua orang hampir pernah menerima kredit motor, ya dia boleh menerima KUR,” ungkapnya.Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan kebijakan tersebut bisa memacu penyaluran KUR dengan mengoptimalkan peran daerah dalam penyebarannya. Hal ini terkait dengan pembahasan dalam rapat kerja nasional di Istana Tampak Siring yang menekankan bahwa KUR tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah.“Jadi secara gradual akan naik terus (penyaluran KUR). Namun, untuk semester I/2010 mungkin belum bisa setengahnya tersalurkan. Nanti baru pada semester II,” ucapnya.

sumber: http://tnp2k.wapresri.go.id/berita/pemberdayaan-umk/145-triwulan-pertama-baru-rp1-triliun-kur-disalurkan.html