Minggu, 05 September 2010 ]
PROBOLINGGO-RSUD dr Moh Saleh Kota Probolinggo kembali digoyang kabar tak sedap. Kali ini bukan hanya karena buruknya pelayanan, tapi karena protes para karyawan yang menuntut uang jasa medik (JM) yang tak kunjung cair.
Kemarin (4/8), para karyawan memertanyakan dana JM yang seharusnya sudah cair sejak beberapa bulan lalu itu. Karyawan menggeruduk rapat antara direktur RSUD dengan komite keperawatan dan komite medik.
Dari informasi yang dihimpun Radar Bromo, mulanya rapat yang digelar di ruang pertemuan edelweis itu hanya akan diikuti oleh direktur, komite medik dan komite keperawatan. Rapat itu, untuk membahas permasalahan di RSUD, termasuk tentang belum cairnya JM para karyawan.
Tapi entah siapa yang mengomando, rapat yang mulai digelar sekitar pukul 10.00 itu diserbu para karyawan. Bahkan karyawan yang kebetulan libur juga datang demi mengikuti rapat tersebut.
Mulanya, para karyawan hanya mendengarkan dari luar ruangan. Tapi, tak lama kemudian mereka pun dipersilakan masuk. Namun, tak semua karyawan bisa masuk pasalnya jumlah kursi dalam ruangan itu tak cukup untuk menampung mereka.
Meski demikian, kondisi itu tak membuat para karyawan yang tak kebagian tempat duduk balik. Mereka memilih berada di jalan menuju ruang tersebut. Ada yang duduk ada pula yang rela berdiri dan menyimak perjalanan rapat baik-baik.
Sesekali, para karyawan itu menyerukan teriakan "cair-cair" dan aplaus panjang ketika ada karyawan yang berbicara dalam forum. Bahkan, tak segan-segan mereka juga berseru "Huuu..." saat ada kalimat dalam rapat yang dianggap tak cocok buat mereka.
Menurut sebuah sumber di RSUD, JM umum biasanya cair setiap akhir bulan. Namun untuk jatah Agustus, belum juga cair. Lain dengan JM untuk askes; sejak Januari lalu, sampai kemarin juga belum cair.
Sumber Radar Bromo menyebutkan, sebenarnya pihak Askes sudah membayar uang JM kepada RSUD. Tapi, belum satu karyawan pun yang menerima duit yang menjadi haknya itu. "Itu dikarenakan uangnya disetor semua ke pemkot," ujarnya.
Dari data yang diperoleh Radar Bromo, JM untuk seluruh karyawan RSUD pada 2010 dianggarkan Rp 2,6 miliar. Itu terbagi dua, yakni untuk pegawai negeri sipil (PNS) Rp 1,7 miliar dan non PNS Rp 890 juta. Itu, sudah direalisasikan sampai dengan Juli 2010. Kini dana JM untuk PNS tersisa Rp 116.517. Sedangkan untuk Non-PNS tersisa Rp 347.603.523.
Karena itulah, pada bulan ini RSUD tidak dapat mengeluarkan jasa pelayanan untuk PNS, sedangkan untuk non PNS dapat dikeluarkan. Karena, dana pada plafon anggaran masih mencukupi.
JM untuk PNS tetap dihitung dan dapat dikeluarkan pada saat proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) disetujui DPRD. Dan, kekurangan atas JM untuk Askes ataupun Jamkesmas tetap dihitung dan diupayakan agar dapat terhitung serta dibayarkan pada tahun mendatang.
Dengan keadaan itulah, diusahakan dalam penyusunan PAK RSUD mendapat tambahan dana JM sebesar Rp 2,6 miliar. Meski demikian, tambahan itu masih belum mencukupi JM secara keseluruhan. Sedangkan kebutuhan JM setiap bulannya, sekitar Rp 350 juta, itu belum termasuk untuk Askes dan Jamkesmas.
Haryono, kepala kamar operasi memertanyakan pengeprasan anggaran yang dilakukan oleh pihak manejemen. Menurutnya, pengeprasan itu sudah sesuai dengan analisis apa tidak?
Setyorini Sayekti, seorang karyawan di bagian pelayanan, memertanyakan kenapa hal tersebut baru saja dibahas. Menurutnya, itu sudah terlambat. Apalagi, sudah mendekati hari raya.
Atas masalah ini Diretur RSUD Budi Poerwohadi menjawab enteng. Menurutnya, pihkanya sudah mengajukan anggaran sesuai kebutuhan RSUD. Tapi, masih banyak hal yang menuntut anggaran itu harus dikepras. "Saat presentasi di sana, kita kan tahu sendiri," ujarnya.
"PAK, bulan Juni sudah kami siapkan. Kita usahakan bukan hanya bulan ini, tapi sudah dari awal. Tapi, yang membuat keputusan bukan hanya saya, masih ada yang lebih tinggi (jabatannya) dari saya," ujarnya.
Dr Budi juga mengatakan kalau selama kepemimpinannya sudah banyak prestasi yang diraih RSUD. Seperti tipe RSUD yang naik kelas menjadi tipe B dan sejumlah penghargaan lainnya. "Kurang apa?" tanyanya. "Kurang JM," jawab karyawan kompak. Mendapat jawaban itu, dr Budi hanya menjawab; "Iya kurang JM ya," ujarnya.
"Apa kalau JM-nya tidak cair, ada yang tidak mau bekerja?" tanya dr Budi. "Ya," jawab karyawan. "Ayo, siapa yang bilang begitu," lanjut dr Budi.
Tapi, kali ini tidak ada karyawan yang berani bersuara lantang. Atau mengajukan diri untuk tidak bekerja. "Kalau ada, tolong kepada saudara-saudara wartawan untuk dicatat," lanjut dr Budi.
Dokter Budi Satreo, dokter spesialis jantung di RSUD, mengaku prihatin dengan kondisi RSUD saat ini. "Dari pihak menajemen juga ada yang bilang kenapa tidak diantisipasi sebelumnya. Kalau seperti itu, apa manajemen itu jalan sendiri-sendiri? "Kalau pak direktur kesulitan kenapa baru kali ini," ujarnya.
Menurutnya, dalam Askes dan jamkesmas ada hak-hak karyawan. Tapi, kenapa itu tidak tersampaikan. "Kalau seperti itu, berarti ada penyimpangan di sana," ujarnya.
Mendapati itu, direktur menjawab, "Saya memang duduk sendirian di sini (depan meja rapat). Tapi, saya bukan seorang diri. Saya juga dokter spesialis dan memberikan pelayanan. Bagaimananpun seorang direktur, tidak akan mungkin bisa menjalankan RSUD sendiri," ujarnya.
Selanjutnya, dr Djauhar KD, dokter spesiali kandungan dan anak menyatakan kalau RSUD harus mempunyai daya tawar di pemerintahan. Dan, tidak begitu saja menuruti kemauan pemerintah. "Masak rumah sakit sampai kehabisan obat, pasien jamkesmas diresap dan beli obat di luar. Itu kan sudah tidak benar," ujarnya.
Di akhir acara, dr Amarusman, dokter spesilias mata, menyatakan bahwa rapat tersebut bukan hanya karena karyawan yang menuntut JM. Tapi, juga demi pelayanan di rumah sakit yang lebih baik. "Kalau para dokter, mungkin masih bisa cari penghasilan yang lain. Tapi, bagaimana dengan yang di bawah?" ujarnya.
Sebetulnya, permasalahan itu muncul sejak awal 2010 lalu. Tapi, baru kali ini bergolak. Itu, setelah pendapatan RSUD menjadi satker seluruhnya dananya harus disetor ke kasda. Dan, seluruh pengeluarannya diatur oleh kasda, seperti satker-satker lain. Padahal sebelumnya RSUD bisa mengelola keuangannya sendiri.
Meski begitu direktur RSUD mengaku akan mengusakan JM bisa cair dalam pekan ini. "Untuk itu, saya mengusahakan insyaallah sebelum Lebaran bisa cair," ujarnya. (rud/nyo)
Kemarin (4/8), para karyawan memertanyakan dana JM yang seharusnya sudah cair sejak beberapa bulan lalu itu. Karyawan menggeruduk rapat antara direktur RSUD dengan komite keperawatan dan komite medik.
Dari informasi yang dihimpun Radar Bromo, mulanya rapat yang digelar di ruang pertemuan edelweis itu hanya akan diikuti oleh direktur, komite medik dan komite keperawatan. Rapat itu, untuk membahas permasalahan di RSUD, termasuk tentang belum cairnya JM para karyawan.
Tapi entah siapa yang mengomando, rapat yang mulai digelar sekitar pukul 10.00 itu diserbu para karyawan. Bahkan karyawan yang kebetulan libur juga datang demi mengikuti rapat tersebut.
Mulanya, para karyawan hanya mendengarkan dari luar ruangan. Tapi, tak lama kemudian mereka pun dipersilakan masuk. Namun, tak semua karyawan bisa masuk pasalnya jumlah kursi dalam ruangan itu tak cukup untuk menampung mereka.
Meski demikian, kondisi itu tak membuat para karyawan yang tak kebagian tempat duduk balik. Mereka memilih berada di jalan menuju ruang tersebut. Ada yang duduk ada pula yang rela berdiri dan menyimak perjalanan rapat baik-baik.
Sesekali, para karyawan itu menyerukan teriakan "cair-cair" dan aplaus panjang ketika ada karyawan yang berbicara dalam forum. Bahkan, tak segan-segan mereka juga berseru "Huuu..." saat ada kalimat dalam rapat yang dianggap tak cocok buat mereka.
Menurut sebuah sumber di RSUD, JM umum biasanya cair setiap akhir bulan. Namun untuk jatah Agustus, belum juga cair. Lain dengan JM untuk askes; sejak Januari lalu, sampai kemarin juga belum cair.
Sumber Radar Bromo menyebutkan, sebenarnya pihak Askes sudah membayar uang JM kepada RSUD. Tapi, belum satu karyawan pun yang menerima duit yang menjadi haknya itu. "Itu dikarenakan uangnya disetor semua ke pemkot," ujarnya.
Dari data yang diperoleh Radar Bromo, JM untuk seluruh karyawan RSUD pada 2010 dianggarkan Rp 2,6 miliar. Itu terbagi dua, yakni untuk pegawai negeri sipil (PNS) Rp 1,7 miliar dan non PNS Rp 890 juta. Itu, sudah direalisasikan sampai dengan Juli 2010. Kini dana JM untuk PNS tersisa Rp 116.517. Sedangkan untuk Non-PNS tersisa Rp 347.603.523.
Karena itulah, pada bulan ini RSUD tidak dapat mengeluarkan jasa pelayanan untuk PNS, sedangkan untuk non PNS dapat dikeluarkan. Karena, dana pada plafon anggaran masih mencukupi.
JM untuk PNS tetap dihitung dan dapat dikeluarkan pada saat proses Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) disetujui DPRD. Dan, kekurangan atas JM untuk Askes ataupun Jamkesmas tetap dihitung dan diupayakan agar dapat terhitung serta dibayarkan pada tahun mendatang.
Dengan keadaan itulah, diusahakan dalam penyusunan PAK RSUD mendapat tambahan dana JM sebesar Rp 2,6 miliar. Meski demikian, tambahan itu masih belum mencukupi JM secara keseluruhan. Sedangkan kebutuhan JM setiap bulannya, sekitar Rp 350 juta, itu belum termasuk untuk Askes dan Jamkesmas.
Haryono, kepala kamar operasi memertanyakan pengeprasan anggaran yang dilakukan oleh pihak manejemen. Menurutnya, pengeprasan itu sudah sesuai dengan analisis apa tidak?
Setyorini Sayekti, seorang karyawan di bagian pelayanan, memertanyakan kenapa hal tersebut baru saja dibahas. Menurutnya, itu sudah terlambat. Apalagi, sudah mendekati hari raya.
Atas masalah ini Diretur RSUD Budi Poerwohadi menjawab enteng. Menurutnya, pihkanya sudah mengajukan anggaran sesuai kebutuhan RSUD. Tapi, masih banyak hal yang menuntut anggaran itu harus dikepras. "Saat presentasi di sana, kita kan tahu sendiri," ujarnya.
"PAK, bulan Juni sudah kami siapkan. Kita usahakan bukan hanya bulan ini, tapi sudah dari awal. Tapi, yang membuat keputusan bukan hanya saya, masih ada yang lebih tinggi (jabatannya) dari saya," ujarnya.
Dr Budi juga mengatakan kalau selama kepemimpinannya sudah banyak prestasi yang diraih RSUD. Seperti tipe RSUD yang naik kelas menjadi tipe B dan sejumlah penghargaan lainnya. "Kurang apa?" tanyanya. "Kurang JM," jawab karyawan kompak. Mendapat jawaban itu, dr Budi hanya menjawab; "Iya kurang JM ya," ujarnya.
"Apa kalau JM-nya tidak cair, ada yang tidak mau bekerja?" tanya dr Budi. "Ya," jawab karyawan. "Ayo, siapa yang bilang begitu," lanjut dr Budi.
Tapi, kali ini tidak ada karyawan yang berani bersuara lantang. Atau mengajukan diri untuk tidak bekerja. "Kalau ada, tolong kepada saudara-saudara wartawan untuk dicatat," lanjut dr Budi.
Dokter Budi Satreo, dokter spesialis jantung di RSUD, mengaku prihatin dengan kondisi RSUD saat ini. "Dari pihak menajemen juga ada yang bilang kenapa tidak diantisipasi sebelumnya. Kalau seperti itu, apa manajemen itu jalan sendiri-sendiri? "Kalau pak direktur kesulitan kenapa baru kali ini," ujarnya.
Menurutnya, dalam Askes dan jamkesmas ada hak-hak karyawan. Tapi, kenapa itu tidak tersampaikan. "Kalau seperti itu, berarti ada penyimpangan di sana," ujarnya.
Mendapati itu, direktur menjawab, "Saya memang duduk sendirian di sini (depan meja rapat). Tapi, saya bukan seorang diri. Saya juga dokter spesialis dan memberikan pelayanan. Bagaimananpun seorang direktur, tidak akan mungkin bisa menjalankan RSUD sendiri," ujarnya.
Selanjutnya, dr Djauhar KD, dokter spesiali kandungan dan anak menyatakan kalau RSUD harus mempunyai daya tawar di pemerintahan. Dan, tidak begitu saja menuruti kemauan pemerintah. "Masak rumah sakit sampai kehabisan obat, pasien jamkesmas diresap dan beli obat di luar. Itu kan sudah tidak benar," ujarnya.
Di akhir acara, dr Amarusman, dokter spesilias mata, menyatakan bahwa rapat tersebut bukan hanya karena karyawan yang menuntut JM. Tapi, juga demi pelayanan di rumah sakit yang lebih baik. "Kalau para dokter, mungkin masih bisa cari penghasilan yang lain. Tapi, bagaimana dengan yang di bawah?" ujarnya.
Sebetulnya, permasalahan itu muncul sejak awal 2010 lalu. Tapi, baru kali ini bergolak. Itu, setelah pendapatan RSUD menjadi satker seluruhnya dananya harus disetor ke kasda. Dan, seluruh pengeluarannya diatur oleh kasda, seperti satker-satker lain. Padahal sebelumnya RSUD bisa mengelola keuangannya sendiri.
Meski begitu direktur RSUD mengaku akan mengusakan JM bisa cair dalam pekan ini. "Untuk itu, saya mengusahakan insyaallah sebelum Lebaran bisa cair," ujarnya. (rud/nyo)
Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=178273
memang DIREKTURnya nggak beres,
BalasHapusapotik aja gak punya obat terutama untuk obat JAMKESMAS.
jabatan DIREKTUR RSUD kota Prob sudah diperpanjang 2 tahun.apa masih mau diperpanjang lagi?
orang sudah waktunya pensiun kok jadi direktur....
LEMOOOOOTTTTT......