[ Rabu, 02 Juni 2010 ]
Untuk Tingkatkan Administrasi Pemerintahan
KRAKSAAN - Agar administrasi pemerintah desa semakin baik, perlu dilakukan peningkatan kualitas. Salah satunya dengan cara sosialisasi program perencanaan pembangunan partisipatif.
Seperti yang dilakukan di kantor Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, kemarin (2/6) sekitar pukul 09.00 WIB. Ada empat narasumber yang dihadirkan selama acara.
Di antaranya, Harry dari Bagian Pemerintahan pemkab dan tim fasilitator perencanaan pembangunan yang diwakili Singo Maruto dan Amam Arifin. Sementara peserta sosialisasi, yakni seluruh perangkat desa, seluruh ketua RW dan RT, karang taruna dan unsur perempuan.
Kabid Seswadayaan Bapemas pemkab Dwi Hartono ditemui setelah kegiatan mengatakan, sosialisasi itu merupakan yang pertama di tahun 2010. Menurutnya, pemkab melalui Bapemas menggarap pemantapan administrasi dan kelembagaan di desa sejak 2009.
Selama 2009, ada tiga desa yang didampingi Bapemas. Yakni, Desa Tamansari, Dringu; Desa Tambakrejo, Tongas dan Desa Klaseman, Gending. "Hasilnya lumayan signifikan," ujar Dwi.
Bahkan, Desa Klaseman saat ini sedang berjuang memperoleh otonomi award. Dwi mengatakan, Klaseman dianggap berhasil membangun pola pengembangan yang efektif. Karena itu, Klaseman diputuskan mewakili Kabupaten Probolinggo mengikuti otonomi award.
Lalu tahun ini kata Dwi, juga ada tiga desa dampingan. Yakni Desa Asembakor, Kraksaan; Desa Pajarakan Kulon, Pajarakan dan Desa Pabean, Dringu.
Sosialisasi untuk Desa Pajarakan Kulon dilaksanakan hari ini. Sedangkan untuk Desa Pabean dilaksanakan besok (3/6).
Lebih jauh Dwi mengatakan, ada lima out put dalam pendampingan di tiga desa tersebut. Pertama, peran dan fungsi pemerintah desa semakin meningkat. Selanjutnya, kelembagaan pemerintah desa semakin menguat. "Hal itu merupakan syarat mutlak agar desa berkembang," katanya,
Out put selanjutnya, yakni desa bisa menggelar musyawarah perencanaa pembangunan desa (Musrenbangdes). Kemudian, bisa menyusun rencana kegiatan pembangunan (RKP).
RKP ini menurut Dwi dilakukan setiap tahun. Dari Musrenbangdes dan RKP, akan muncul rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa. "RPJM desa dilakukan setiap lima tahun," terang Dwi.
Sebagai stimulan, setiap desa dampingan akan diberi suntikan dana sebesar Rp 7 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan desa.
Dwi mengatakan, sebenarnya Bapemas ingin melakukan dampingan pada semua desa di Kabupaten Probolinggo. Namun itu sulit dilakukan. Sebab, APBD Kabupaten Probolinggo untuk program tersebut masih terbatas. "Seandainya dana mencukupi, saya yakin dalam tiga tahun semua desa bisa didampingi," tuturnya.
Sementara Kades Kalibuntu Mohammad Hamsun mengatakan, program tersebut memang diharapkan pihaknya. Diharapkan dengan cara itu Desa Kalibuntu bisa berkembang. "Saya yakin bisa berkembang," ujar Hamsun. (eem/hn)
KRAKSAAN - Agar administrasi pemerintah desa semakin baik, perlu dilakukan peningkatan kualitas. Salah satunya dengan cara sosialisasi program perencanaan pembangunan partisipatif.
Seperti yang dilakukan di kantor Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, kemarin (2/6) sekitar pukul 09.00 WIB. Ada empat narasumber yang dihadirkan selama acara.
Di antaranya, Harry dari Bagian Pemerintahan pemkab dan tim fasilitator perencanaan pembangunan yang diwakili Singo Maruto dan Amam Arifin. Sementara peserta sosialisasi, yakni seluruh perangkat desa, seluruh ketua RW dan RT, karang taruna dan unsur perempuan.
Kabid Seswadayaan Bapemas pemkab Dwi Hartono ditemui setelah kegiatan mengatakan, sosialisasi itu merupakan yang pertama di tahun 2010. Menurutnya, pemkab melalui Bapemas menggarap pemantapan administrasi dan kelembagaan di desa sejak 2009.
Selama 2009, ada tiga desa yang didampingi Bapemas. Yakni, Desa Tamansari, Dringu; Desa Tambakrejo, Tongas dan Desa Klaseman, Gending. "Hasilnya lumayan signifikan," ujar Dwi.
Bahkan, Desa Klaseman saat ini sedang berjuang memperoleh otonomi award. Dwi mengatakan, Klaseman dianggap berhasil membangun pola pengembangan yang efektif. Karena itu, Klaseman diputuskan mewakili Kabupaten Probolinggo mengikuti otonomi award.
Lalu tahun ini kata Dwi, juga ada tiga desa dampingan. Yakni Desa Asembakor, Kraksaan; Desa Pajarakan Kulon, Pajarakan dan Desa Pabean, Dringu.
Sosialisasi untuk Desa Pajarakan Kulon dilaksanakan hari ini. Sedangkan untuk Desa Pabean dilaksanakan besok (3/6).
Lebih jauh Dwi mengatakan, ada lima out put dalam pendampingan di tiga desa tersebut. Pertama, peran dan fungsi pemerintah desa semakin meningkat. Selanjutnya, kelembagaan pemerintah desa semakin menguat. "Hal itu merupakan syarat mutlak agar desa berkembang," katanya,
Out put selanjutnya, yakni desa bisa menggelar musyawarah perencanaa pembangunan desa (Musrenbangdes). Kemudian, bisa menyusun rencana kegiatan pembangunan (RKP).
RKP ini menurut Dwi dilakukan setiap tahun. Dari Musrenbangdes dan RKP, akan muncul rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa. "RPJM desa dilakukan setiap lima tahun," terang Dwi.
Sebagai stimulan, setiap desa dampingan akan diberi suntikan dana sebesar Rp 7 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan desa.
Dwi mengatakan, sebenarnya Bapemas ingin melakukan dampingan pada semua desa di Kabupaten Probolinggo. Namun itu sulit dilakukan. Sebab, APBD Kabupaten Probolinggo untuk program tersebut masih terbatas. "Seandainya dana mencukupi, saya yakin dalam tiga tahun semua desa bisa didampingi," tuturnya.
Sementara Kades Kalibuntu Mohammad Hamsun mengatakan, program tersebut memang diharapkan pihaknya. Diharapkan dengan cara itu Desa Kalibuntu bisa berkembang. "Saya yakin bisa berkembang," ujar Hamsun. (eem/hn)
Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=161905
Tidak ada komentar:
Posting Komentar