Surabaya, 17/5 (Antara/FINROLL News) - Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, memprotes pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga ratusan miliar rupiah oleh pemerintah pusat.
Protes tersebut disampaikannya kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota 2010-2011, di Surabaya, Senin.
Bambang mengungkapkan, pengurangan DAU Pemkot Surabaya dilakukan pemerintah pusat sejak 2009. Saat itu, DAU yang dikurangi mencapai Rp135 miliar dan tahun ini sebesar Rp262 miliar.
Menurut dia, pengurangan DAU sangat mengganggu kondisi keuangan APBD Kota Surabaya. "Tahun lalu saja, untuk gaji pegawai kami harus menambah Rp100 miliar," katanya.
Ia menganggap kebijakan tersebut tidak adil. "Mestinya dengan kapasitas fiskal yang sangat baik, pemerintah memberikan `reward` guna meningkatkan perekonomian, bukannya memotong DAU," katanya.
Untuk itu, dia mendesak Pemprov Jatim mencarikan solusi atas pemotongan DAU tersebut. Menurut dia, intervensi dari Pemprov Jatim sangat penting agar formula baru pembagian DAU tidak merugikan daerah.
"Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi yang menerima beban sosial dari daerah lain juga harus menjadi pertimbangan dalam perolehan DAU," kata Bambang yang dalam Pilkada Kota Surabaya ini mencalonkan diri sebagai wakil wali kota itu.
Selain memprotes masalah DAU, dia juga menuding Pemprov Jatim tidak mau melakukan perbaikan infrastruktur di jalan provinsi, seperti Jalan Mastrip dan Jalan A Yani Surabaya.
"Padahal, dengan menjadikan Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan, maka perbaikan infrastruktur mutlak diperlukan," katanya.
Oleh sebab itu, dia juga meminta dana untuk daerah dari pusat dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan bukan dalam bentuk uang.
Sementara itu, Gubernur Soekarwo tidak menanggapi protes Wali Kota Surabaya itu. "Saya hanya akan menyampaikan resumenya saja, karena ada proses yang agak panjang," katanya, berkilah.
Ia menambahkan semua pertanyaan dan masukan yang muncul dalam rapat tersebut akan dibahas bersama dengan mengundang Sekda dan Bappeda.
Dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi itu tercatat delapan kepala daerah tidak hadir, yakni Bupati Gresik, Bupati Pasuruan, Bupati Malang, Wali Kota Batu, Bupati Blitar, Bupati Nganjuk, dan Bupati Trenggalek.
Sementara itu, enam kepala daerah lainnya mendelegasikan kepada perwakilannya, yakni Wali Kota Probolinggo, Bupati Tuban, Bupati Lamongan, Bupati Kediri, Bupati Jember, dan Bupati Banyuwangi.
Gubernur menyayangkan absennya para kepala daerah tersebut karena agenda yang dibahas sangat penting, terutama dalam menyatukan persepsi dalam mewujudkan percepatan pembangunan.
Dalam rapat itu, Gubernur juga menyampaikan 10 arahan Presiden saat Raker Terbatas bersama Gubernur se-Indonesia di Bali pada 20 April lalu.(T.M038)
Sumber: http://news.id.finroll.com/nasional/nusantara/266858-wali-kota-surabaya-protes-pemotongan-dau.html
Protes tersebut disampaikannya kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota 2010-2011, di Surabaya, Senin.
Bambang mengungkapkan, pengurangan DAU Pemkot Surabaya dilakukan pemerintah pusat sejak 2009. Saat itu, DAU yang dikurangi mencapai Rp135 miliar dan tahun ini sebesar Rp262 miliar.
Menurut dia, pengurangan DAU sangat mengganggu kondisi keuangan APBD Kota Surabaya. "Tahun lalu saja, untuk gaji pegawai kami harus menambah Rp100 miliar," katanya.
Ia menganggap kebijakan tersebut tidak adil. "Mestinya dengan kapasitas fiskal yang sangat baik, pemerintah memberikan `reward` guna meningkatkan perekonomian, bukannya memotong DAU," katanya.
Untuk itu, dia mendesak Pemprov Jatim mencarikan solusi atas pemotongan DAU tersebut. Menurut dia, intervensi dari Pemprov Jatim sangat penting agar formula baru pembagian DAU tidak merugikan daerah.
"Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi yang menerima beban sosial dari daerah lain juga harus menjadi pertimbangan dalam perolehan DAU," kata Bambang yang dalam Pilkada Kota Surabaya ini mencalonkan diri sebagai wakil wali kota itu.
Selain memprotes masalah DAU, dia juga menuding Pemprov Jatim tidak mau melakukan perbaikan infrastruktur di jalan provinsi, seperti Jalan Mastrip dan Jalan A Yani Surabaya.
"Padahal, dengan menjadikan Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan, maka perbaikan infrastruktur mutlak diperlukan," katanya.
Oleh sebab itu, dia juga meminta dana untuk daerah dari pusat dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan bukan dalam bentuk uang.
Sementara itu, Gubernur Soekarwo tidak menanggapi protes Wali Kota Surabaya itu. "Saya hanya akan menyampaikan resumenya saja, karena ada proses yang agak panjang," katanya, berkilah.
Ia menambahkan semua pertanyaan dan masukan yang muncul dalam rapat tersebut akan dibahas bersama dengan mengundang Sekda dan Bappeda.
Dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi itu tercatat delapan kepala daerah tidak hadir, yakni Bupati Gresik, Bupati Pasuruan, Bupati Malang, Wali Kota Batu, Bupati Blitar, Bupati Nganjuk, dan Bupati Trenggalek.
Sementara itu, enam kepala daerah lainnya mendelegasikan kepada perwakilannya, yakni Wali Kota Probolinggo, Bupati Tuban, Bupati Lamongan, Bupati Kediri, Bupati Jember, dan Bupati Banyuwangi.
Gubernur menyayangkan absennya para kepala daerah tersebut karena agenda yang dibahas sangat penting, terutama dalam menyatukan persepsi dalam mewujudkan percepatan pembangunan.
Dalam rapat itu, Gubernur juga menyampaikan 10 arahan Presiden saat Raker Terbatas bersama Gubernur se-Indonesia di Bali pada 20 April lalu.(T.M038)
Sumber: http://news.id.finroll.com/nasional/nusantara/266858-wali-kota-surabaya-protes-pemotongan-dau.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar