Mengintip Para “Haji Sengon” di Probolinggo

Mengintip Para “Haji Sengon” di Probolinggo
Senin, 10 Mei 2010 | 11:16 WIB

OLEH: IKHSAN MAHMUDI

DI ketinggian sekitar 1.000-1.500 meter di atas permukaan laut, di belahan atas lereng Gunung Aropuro dan Gunung Lamongan, sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah kehijauan. Selain hutan jati, mahoni, dan kesambi milik Perhutani, ribuan hektare hutan rakyat juga terhampar di punggung kedua gunung itu. Di sela-selanya tampak pula kebun kopi dan buah-buahan milik warga.

Dibandingkan 10 tahun silam, wajah dua kecamatan, Krucil dan Tiris, memang jauh lebih hijau. Akhir-akhir ini bisa dikatakan sebagian besar warga di dua kecamatan itu “gila” bertanam sengon. Kegilaan ini berkonotasi positif karena berdampak pada lingkungan hidup sekaligus kesejahteraan warga setempat.

“Kalau tidak percaya, tanya saja berapa banyak ‘haji sengon’ atau ‘mobil sengon’ di Krucil dan Tiris,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, Salim Qurays SAg saat menerima Menhut, Zulkifli Hasan, beberapa hari lalu.

Sebutan “haji sengon” disandang seseorang yang biaya perjalanan ibadah haji diperoleh dari hasil bertanam pohon sengon. Wabup menyebut tahun ini 40 calon haji asal Kec. Krucil dan Kec. Tiris disokong hasil panen sengon.

Sebutan “mobil sengon” juga mengacu pada mobil yang dibeli dari hasil tanaman bernama Latin Albasia falcataria itu. Wajar kalau kemudian sebagian warga menggantungkan hidupnya dari bertanam sengon, selain berkebun kopi, sayuran, dan buah-buahan. Bisnis kayu di dua kecamatan, Krucil dan Tiris memutar uang hingga sekitar Rp 15 miliar per bulan.

Bagi kalangan industri, kayu sengon menjadi alternatif setelah negara-negara Eropa memproklamasikan larangan pabrikan menebangi tegakan pohon dari hutan lestari untuk bahan baku. ”Negara-negara Eropa yang menjadi tujuan ekspor kayu olahan produk kami memboikot jika kayunya berasal dari hutan lestari,” ujar Direktur Muda PT Kutai Timber Indonesia (KTI), Capt. M. Sain Latief .

Karena itu perusahaan pengolahan kayu patungan Indonesia-Jepang itu tidak lagi mengandalkan bahan baku kayu dari Kalimantan dan Papua. Solusinya, mereka menggandeng masyarakat membentuk hutan rakyat.

Masyarakat Berubah

Sejumlah penyuluh kehutanan lapangan (PKL) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kab. Probolinggo mengakui adanya perubahan pola pikir masyarakat di punggung gunung di Kec. Krucil dan Kec. Tiris. “Dulu, sulit mengajak masyarakat di sini bertanam pohon. Sekarang tidak disuruh pun mereka berlomba-lomba menanam sengon,” ujar Sudarman.

Hal senada diungkapkan Suprapto, PKL lainnya. “Sekarang warga sudah tahu kalau sengon bisa menjadi duit besar dalam waktu 4-5 tahun,” ujarnya.

Sejumlah petani perintis yang menanam sengon kini telah sukses menjadi raja-raja kayu sekaligus “haji sengon” dan ber-“mobil sengon”. Sebut saja Habib Abdul Qodir Al Hamid, H Abdul Manap, H Imam, hingga H Sumo.

Kadisbunhut, Nanang Trijoko S. Pun membuka kunci sukses sebagian petani sengon di Probolinggo. Dikatakannya, 1 hektare tanah bisa ditanami 1.600-2.000 batang sengon. “Dalam waktu 5 tahun, pohon sengon bisa dipanen dengan hasil yang menggiurkan, Rp 100-150 juta per hektare,” ujarnya.

Memang di tahun pertama, petani harus menyediakan bibit yang harganya sekitar Rp 500/pohon. “Tetapi uang pembelian bibit itu sudah tertutup dari hasil penjualan batang sengon yang dijarangkan di tahun kedua,” ujarnya.

Menhut Zulkifli Hasan juga mengakui, hutan rakyat bisa mendongkrak perekonomian warga. ”Satu hektare hutan menghasilkan sekitar 700 batang pohon atau setara 200 meter kubik kayu. Kalau harga kayu Rp 400 ribu per meter kubik, petani bisa meraup Rp 80 juta,” ujar menteri dari PAN itu.

Selain sengon, kini petani mulai mengenal dan menanam komoditas pohon lain seperti balsa dan jabon. Dua jenis pohon ini lebih cepat dipanen, hanya butuh waktu 3-4 tahun, hanya harganya sedikit lebih murah dibandingkan sengon yang telah tersebar luas di Probolinggo.

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=59858d3cfbe53a896f7b5ca41339d0db&jenis=b706835de79a2b4e80506f582af3676a