Boiler Kertas Leces Molor 4 Bulan

Minggu, 31 Oktober 2010 | 10:19 WIB

PROBOLINGGO - Keinginan PT Kertas Leces (PT KL) mengoperasikan boiler batubara tepat pada momen 10-10-10 (tanggal 10, bulan 10, tahun 2010) lewat sudah. Karena keterlambatan penyelesaian proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero), boiler batubara itu diperkirakan baru bisa dioperasikan Februari 2011 mendatang.

“Insya Allah, Februari 2011 mendatang, boiler batubara dioperasikan. Tidak bisa dioperasikan pada momen 10-10-10, seperti yang kami rencanakan,” ujar Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT KL, Prof. Dr Ir R Abdul Haris MM, Minggu (31/10) pagi tadi. Namun ia enggan menjelaskan penyebab keterlambatan penyelesaian proyek berdana APBN sekitar Rp 175 miliar itu.

Untuk diketahui, pemancangan tiang pertama (ground breaking ceremony) pembangunan boiler batubara itu digelar sekitar setahun lalu. Tepatnya, pada pukul 10, tanggal 10, bulan 10, tahun 2009.

Momen “bersejarah” itu dihadiri Deputi Agroindustri Kementerian BUMN, Ir Agus Pakpahan dan Komisaris Utama PT Kertas Leces, Singgih Riphat. Tampak pula Dirut PT Kertas Leces, Ir Martoyo Sugandi dan Dirut PT Waskita Karya (Persero) Ir M. Kholid MM. Saat itu PT KL merencanakan, proyek boiler batubara bakal dioperasikan pada momen 10-10-10.

Molornya penyelesaian proyek boiler batubara juga berakibat pada molornya distribusi batubara dari Kalimantan Timur (Kaltim). Padahal sebelumnya, PT KL sudah berencana mendatangkan batubara melalui pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, November-Desember ini.

“Benar, PT Kertas Leces berencana mendatangkan sekitar 38 ribu ton batubara dari Kaltim melalui Tanjung Tembaga,” ujar Administrator Pelabuhan (Adpel) Probolinggo, Wiliyanto.

Disinggung soal molornya kedatangan batubara terkait penyelesaian proyek boiler batubara, Wiliyanto mengaku, tidak tahu. Yang jelas, sebagai operator pelabuhan, pihaknya siap kapan saja melayani pengguna dermaga pelabuhan baru itu.

Bahkan Wiliyanto sempat membuat hitung-hitungan terkait distribusi batubara sebanyak itu. Karena batubara 38 ribu ton itu langsung dibongkar-muat dan diperkirakan bakal habis setelah diangkut sebanyak 400 rit truk.

“Jadi, PT Kertas Leces tidak memerlukan gudang terbuka (open storage) di pelabuhan. Batubara langsung diangkut dengan truk. Saya dengar akan bekerjasama dengan PT Varia Usaha, Gresik untuk mengangkut batubara dari pelabuhan ke Kertas Leces,” ujar Wiliyanto.

Konversi Gas ke Batubara

Selama ini PT KL menggunakan gas alam yang dipasok Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk bahan bakar. Gara-gara menunggak utang gas sekitar Rp 41 miliar, PGN pun memutuskan pasokan gas ke PT KL. Akibat terhentinya pasokan gas, perusahaan kertas milik BUMN itu berhenti berproduksi sejak sekitar 4 bulan lalu.

PGN bertindak keras setelah disemprit BPK terkait tunggakan pembayaran gas PT KL sebesar Rp 41 miliar. PGN sempat menoleransi agar PT KL mau membayar separo tunggakan (sekitar Rp 20 miliar), barulah pasokan gas dipulihkan.

Sisi lain pembangunan boiler batubara itu dimaksudkan sebagai langkah PT KL melakukan konversi (perubahan) bahan bakar gas alam ke batubara. Boiler batubara dinilai lebih hemat dibandingkan dengan gas alam.

“Harga gas alam terus naik sehingga mempengaruhi biaya produksi, sehingga PT Kertas Leces tidak akan bisa bersaing terhadap perusahaan sejenis,” ujar Direktur Produksi dan Pengembangan PT KL, Syarif Hidayat.

Dengan menggunakan boiler batubara, kata Syarif, PT KL bisa lebih berhemat dalam pemakaian energi. “Sebagai perbandingan, perlu 160 dollar AS (sekitar Rp 1,44 juta) per ton kertas, sementara dengan batubara cuma perlu 80 dollar AS (sekitar Rp 720 ribu),” ujarnya.

Biaya pembangunan boiler batubara itu disokong pemerintah pusat senilai Rp 175 miliar melalui penyertaan modal negara pada 2007 lalu. Ide pembangunan boiler batubara sendiri sudah muncul sejak 2005 silam. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=fa779ce7b30627a083d652eae594268d&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

PLTU Paiton Dijaga Ketat

Senin, 27 September 2010 | 09:54 WIB

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton di Probolinggo, Jawa Timur. TEMPO/ Rully Kesuma

TEMPO Interaktif, Probolinggo: Kepolisian Resor Probolinggo memperketat penjagaan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan menyusul kemungkinan ancaman aksi teroris terhadap obyek vital nasional. “Pengamanan ini sesuai dengan intruksi Kapolri dan Kapolda Jawa Timur,” kata Kepala Polres Probolinggo Ajun Komisaris Besar Rastra Gunawan, Senin (27/9).

Rastra tidak bersedia mengungkapkan berapa jumlah personil yang diturunkan untuk pengamanan itu. “Itu rahasia. Bisa diketahui lawan nanti," katanya. Menurut dia, untuk langkah pengamanan itu melibatkan dua per tiga kekuatan Polres Probolinggo.

Pengamanan terhadap PLTU Paiton diantaranya dilakukan dengan patroli di sepanjang jalan yang melewati kawasan PLTU Paiton. “Selain patroli rutin, razia juga kami lakukan terhadap kendaraan-kendaraan yang mencurigakan yang melewati kawasan PLTU Paiton,” kata Rastra.

Sejauh ini polisi belum menemukan sesuatu yang mencurigakan yang memberikan ancaman terhadap keberadaan PLTU Paiton. “Semoga saja tidak ada,” kata Rastra. Peningkatan eskalasi pengamanan ini, kata Rastra, membuat pihaknya melakukan penambahan senjata terhadap personil yang ada di lapangan.“Setiap anggota yang berada di pos penjagaan dipersenjatai.”

katanya. Begitupula dengan anggota yang berada di Pos Penjagaan PLTU Paiton. Pos Penjagaan PLTU Paiton, seperti informasi dihimpun Tempo, dijaga oleh pengamanan internal dibantu dengan anggota polisi. Sementara Pos Penjagaan yang berada di pinggir jalan tepatnya di muka PLTU Paiton dijaga oleh anggota polisi yang bertugas melakukan patroli serta razia.

Kendati fokus pengamanan dilakukan terhadap PLTU Paiton, kata Rastra, pihaknya tidak melupakan penjagaan terhadap instansi, perkantoran serta infrastruktur perekonomian. “Karena itu, selain staf, seluruh anggota polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan,” katanya.

Rastra mengatakan, di Kabupaten Probolinggo ini terdapat 24 Polsek yang setiap anggotanya yang dalam tugas penjagaannya kini dipersenjatai. “Setiap Polsek juga siap berkoordinasi dengan Koramil dalam melakukan pengamanan,” katanya. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam upaya menangkal bahaya terorisme ini juga sangat dibutuhkan. Dia meminta kepada warga untuk proaktif melaporkan kejadian atau keberadaan orang maupun kegiatan yang mencurigakan.

DAVID PRIYASIDHARTA

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2010/09/27/brk,20100927-280757,id.html

Karyawan PLTU Tewas Kesetrum

[ Jum'at, 20 Agustus 2010 ]

KRAKSAAN - Nasib naas dialami Heri Setiawan, 35, warga Desa Kotaanyar, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo. Dia tewas gara-gara kesetrum aliran listrik di tempat kerjanya, PLTU Paiton, kemarin (19/8). Tepatnya di lokasi kerja PT TOA Paiton.

Heri sendiri adalah karyawan PT Yuris, perusahaan sub kontraktor PT TOA Paiton 3. Tugasnya sehari-hari di bidang listrik dan mekanik.

Saat peristiwa terjadi sekitar pukul 09.00 WIB, korban sedang menyambung seutas kabel listrik. Namun korban tidak tahu, ternyata kabel tersebut masih dialiri listrik. Langsung saja korban menyentuh kabel tersebut. Kontan, korban langsung kesetrum.

Melihat hal itu, sejumlah rekan kerja korban langsung mematikan sakelar listrik. Tak lama kemudian, arus listrik ke kabel yang dipegang korban terhenti. Namun, korban terlanjur pingsan. Bahkan, tangan korban sudah membengkak.

Rekan korban langsung melaporkan kejadian itu ke mandor kerja. Selanjutnya, korban dilarikan ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan menggunakan ambulance. Namun sebelum tiba di rumah sakit, nyawa korban tidak bisa lagi diselamatkan. Di tengah perjalanan, korban menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Begitu tiba di rumah sakit sekitar pukul 11.00 WIB, jenazah korban langsung dibawa ke kamar mayat. Jenazah korban kemudian langsung dilakukan otopsi luar. Setelah proses otopsi, jenazah korban langsung dimandikan.

Dari informasi yang dihimpun Radar Bromo, saat terkena setrum korban sedang bekerja sendirian. Memang ada beberapa rekannya yang bisa melihat korban bekerja. Namun, jaraknya tidak terlalu dekat. Sehingga saat peristiwa terjadi, tidak ada rekan korban yang terkena setrum.

Sumber yang tak mau disebut namanya mengatakan, tidak ada masalah berarti menyangkut perangkat safety yang dikenakan korban. Menurutnya, kecelakaan itu murni terjadi karena korban kurang teliti melaksanakan tugasnya. "Buktinya arus listrik masih mengalir. Itu berarti korban tak memeriksa lebih dulu setrum sudah mati atau belum," ujarnya kepada Radar Bromo.

Sementara itu, pihak perusahaan sejauh ini bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut. Seluruh biaya kematian ditanggung PT TOA melalui PT Yuris, sub kontraktornya. (eem/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=175717

Listrik Jatim Butuh Rp 4 T

[ Senin, 09 Agustus 2010 ]

Rasio Elektrifikasi Masih 69 Persen

SURABAYA - PLN Jatim masih memiliki pekerjaan rumah cukup berat untuk menyelesaikan masalah rasio elektrifikasi (perbandingan jumlah penduduk yang menikmati sambungan listrik di sebuah wilayah). Sebab, hingga saat ini baru 69 persen dari total penduduk yang sudah menikmati listrik. Untuk mencapai 100 persen, diperlukan investasi Rp 4 triliun.

"Untuk mencapainya bergantung pada dana pemerintah," kata Corporate Speaker PT PLN (persero) Distribusi Jatim Agus Widayanto dalam press tour yang diselenggarakan di Probolinggo, Sabtu malam (7/8).

Dana tersebut, lanjut dia, antara lain digunakan untuk membangun jaringan, gardu, serta pengadaan travo dan fasilitas lain di beberapa wilayah yang belum dialiri listrik. "Itu harus dilakukan pemerintah. Tapi, kalau pembangkit listrik bisa disediakan pihak swasta," katanya.

Dari sisi rasio elektrifikasi desa, sebenarnya Jatim sudah mencapai 99,8 persen dari total jumlah desa. Separo dari desa yang belum mendapat pasokan listrik berada di sekitar Pegunungan Argopuro, Situbondo, dan pulau-pulau kecil di sekeliling Madura. "Puluhan desa tersebut berada di lokasi yang sulit dijangkau. Solusinya sangat bergantung pada seberapa jauh pemerintah menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan," tandasnya.

Sementara itu, dari sisi rasio elektrifikasi pelanggan, masih ada 31 persen penduduk di Jawa Timur yang belum mendapatkan sambungan meski daerahnya sudah ter-cover listrik. PLN berharap elektrifikasi 100 persen terwujud pada 2020. Tahun tersebut sesuai dengan visi 75/100. "Yakni, pada ulang tahun ke-75 PLN pada 2020, elektefikasi sudah 100 persen. Rata di seluruh Indonesia," katanya.

Langkah awal untuk mewujudkan rencana tersebut adalah mengecilkan jumlah daftar tunggu calon pelanggan PLN. Menurut Agus, saat ini ada 100 ribuan calon pelanggan yang masuk daftar tunggu dengan total permintaan daya sekitar 100 megawatt. ''Target pada awal 2010 sedikit terkendala karena ada proses pengadaan meter yang belum tersedia di PLN. Tapi, sekarang sudah datang,'' terang Agus.

Dengan datangnya stok meteran tersebut, PLN Jawa Timur berharap daftar tunggu yang terselesaikan mencapai 30 ribuan pelanggan per bulan. ''Target penyelesaian sulit mencapai nol. Tapi, kami upayakan akhir tahun jumlahnya semakin kecil," ujarnya.

Terkait dengan pasokan, Agus mengatakan bahwa saat ini pembangkit listrik di Indonesia sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, meski beroperasi dengan jumlah yang pas dengan permintaan. "Di tahap tersebut, PLN mendeklarasikan bebas pemadaman bergilir." (aan/c2/fat)

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=2c99001baf236c5cdfc50b33db17b7f9&jenis=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0

PLN Keluarkan Rp402 Miliar Beli 6 Trafo

Enam trafo itu dipasang di gardu induk Gandul, Bekasi, Kembangan, Cibatu, Cilegon, Paiton.

Kamis, 22 Juli 2010, 12:38 WIB

Arinto Tri Wibowo, Syahid Latif

VIVAnews - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bakal mendatangkan enam buah trafo dari China dan Eropa sebagai cadangan alat serupa di sejumlah Gardu Induk. Untuk mendatangkan alat tersebut, PLN harus merogoh kocek hingga Rp402 miliar.

"Harga masing-masing trafo untuk alat yang baru senilai Rp67 miliar," kata Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, di kantor pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis 22 Juli 2010.

Menurut Dahlan, untuk mendatangkan keenam trafo tersebut, PLN telah menunjuk empat perusahaan sebagai pemenang tender pada Maret lalu. Keempat perusahaan itu adalah pemenang tender ABB, Areva, Xian, dan Shen Yang.

Keenam trafo tersebut bakal dipasang di sejumlah gardu induk yaitu di Gandul, Bekasi, Kembangan, Cibatu, Cilegon, dan Paiton. Pemasangan keenam trafo itu ditargetkan selesai pada Oktober 2010.

"Kalau trafo di Gandul terpasang, bisa menambah daya 400 megawatt (MW)," katanya.

Dia mengakui, selama ini PLN kesulitan untuk segera mendatangkan suku cadang listrik karena harus melalui mekanisme tender. Padahal perbaikan listrik dibutuhkan lebih cepat agar pemadaman listrik tidak terlalu lama. (umi)

Sumber: http://bisnis.vivanews.com/news/read/166200-pln-keluarkan-rp402-miliar-beli-6-trafo

Jika gagal, 10.000 MW bisa perbesar subsidi listrik

Senin, 19/07/2010 15:55:02 WIB
Oleh: Rudi Ariffianto

JAKARTA (Bisnis.com): Kekurangan subsidi listrik diperkirakan membengkak apabila proyek 10.000 MW tahap pertama gagal memenuhi target untuk menuntaskan sekitar 2.700—3.000 MW pada tahun ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengatakan ketika menghitung kekurangan subsidi Rp4,8 triliun, yang diputuskan untuk dikompensasi dari kenaikan tariff dasar listrik (TDL) per 1 Juli lalu telah memperhitungkan masuknya pembangkit 10.000 MW tahap pertama.

Darwin sebelumnya mengatakan pada semester I 2010, diharapkan PLTU batu bara yang dibangun perusahaan-perusahaan China itu akan tuntas dan masuk sistem sebanyak 50% dari total rencana proyek. “Ketika menghitung kekurangan subsidi listrik itu, pemerintah memasukkan rencana masuknya beberapa pembangkit 10.000 MW,” katanya hari ini.

Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dahlan Iskan mengatakan sejauh ini proyek percepatan pembangkitan tahap I itu baru menyelesaikan satu pembangkit saja, yaitu PLTU Labuan. Hingga akhir tahun, PLN masih berupaya untuk mengejar penyelesaian PLTU dengan kapasitas total 2.700—3.000 MW.

“Paling sedikit 2.700 MW, diusahakan 3.000 MW masuk pada kuartal ketiga dan empat tahun ini. Pembangkit-pembangkit itu meliputi Rembang [600 MW], Indramayu [600 MW], Paiton 3 [600 MW], Suralaya 8 [600 MW], dan Lontar [300 MW],” ungkapnya.

Dahlan mengatakan apabila target penyelesaian proyek itu meleset, akan berkonsekuensi pada pembengkakan kebutuhan subsidi. “Waktumenghitung kebutuhan subsidi Rp4,8 triliun yang dananya dicarikan lewat kenaikan TDL itu kami sudah perhitungkan masuknya pembangkit baru dengan kapasitas 2.700 MW. Jadi, kalau telat bisa bengkak beban subsidinya.”

Dia menjelaskan keterlambatan penyelesaian proyek 10.000 MW tahap I tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, proses administrasi pinjaman dari China yang lamban. Kedua, pembebasan tanah yang sulit sehingga timbul masalah baru berupa keterlambatan desain.

“Sebab desain tidak bisa muncul kalau tanahnya belum ada. Terakhir adalah masalah manajemen proyek, karena selama ini proyek-proyek itu ditangani oleh General Manager. Tapi persoalan lainnya masih banyak dan ruwet, tetapi fokus kami sekarang bagaimana melihat kedepan agar proyek-proyek itu tidak makin terlambat.”

Pada tahapan awal, Dahlan mengatakan telah memutuskan untuk merombak sistem manajemen 10.000 MW. Setiap proyek, tuturnya, akan diawasi oleh seorang kepala proyek, yang dulu fungsinya dirangkap oleh General Manager.(msb)

Sumber: http://web.bisnis.com/sektor-riil/tambang-energi/1id194115.html

PLN Jatim: 87% Pelanggan Tak Alami Kenaikan TDL

Selasa, 06 Juli 2010

Warta Jatim, Surabaya - PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur mengklaim 6,2 juta (87%) pelanggan di wilayahnya tidak mengalami kenaikan tarif dasar listrik.

Juru bicara PT PLN Distribusi Jatim, Agus Widayanto, mengatakan dari 7,1 juta pelanggan, hanya 900.000 yang mengalami kenaikan tarif. Sebagian besar pelanggan listrik di Jatim menggunakan daya 450 - 900 volt ampere (VA) sehingga tidak terkena aturan kenaikan tarif dasar listrik.

Tarif listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA adalah Rp 415 per kilowatt hour (KWh) dan tarif 900 VA pada kisaran Rp 605 per KWh. ”Meski ada kenaikan tarif listrik, kami memastikan jumlahnya hanya 900 ribu pelanggan. Sisanya masih menggunakan tarif lama,” ujar Agus, Selasa (6/7).

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jatim, PLN akan memaksimalkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Grati dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton. PLN Jatim saat ini memiliki cadangan listrik 2.000 - 4.000 megawatt yang siap didistribusikan.

Agus memperkirakan, kenaikan tarif dasar listrik akan terus terjadi. Sebab, pemerintah mengejar tarif listrik sesuai dengan harga keekonomian (nonsubsidi). Saat ini tarif listrik mencapai Rp 600 per KWh. Jika mengikuti standar keekonomian, tarif dasar listrik akan terus naik hingga Rp 1.500 per KWh. (red)

Sumber: http://wartajatim.blogspot.com/2010/07/pln-jatim-87-pelanggan-tak-alami.html

PLTU Arang Batok Kelapa Energi Masa Depan

Sabtu, 26 June 2010 12:57

Penulis: Sunarto Wage,SE.M.Si, Dosen Universitas Putera Batam/Mantan Karyawan PLTU Ombilin Sumbar

Kebutuhan akan energi listrik setiap tahunnya selalu meningkat, sehingga antara ketersediaan energi listrik dengan kebutuhan listrik tidak sebanding dan konsekuensinya beberapa daerah mengalami pemadaman secara bergilir. Pembangkit listrik di Indonesia masih banyak yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berbahan bakar minyak sehingga untuk biaya operasionalnya cukup tinggi. Untuk menekan biaya operasional dan terbatasnya sumber minyak di Indonesia, pemerintah bekerjasama dengan para investor telah membangun beberapa pembangkit listik yang tidak menggunakan bahan bakar minyak, misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Danau Maninjau di Sumatera Barat, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton di Probolinggo Jawa Timur, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak Sukabumi Jawa Barat, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). Pada 1990-an pernah dicoba pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Gambut di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimatan Tengah bekerjasama dengan investor dari Finlandia tapi mengalami kegagalan, karena untuk jangka panjang pembangkit listrik tenaga gambut akan merusak lingkungan dikarenakan menggunakan bahan baku gambut. Memang bahan baku gambut cukup banyak tersedia di daerah Pahandut dan Kareng Bengel sekitarnya. Pemerintah juga mencoba membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di daerah Jati Kabupaten Jepara Jawa Tengah, namun mendapat resistensi dari masyarakat sekitarnya, masyarakat khawatir dampak negatif yang ditimbulkan Pembanglit Listrik Tenaga Nuklir tersebut.

Semua pembangkit listrik yang penulis sebutkan di atas menggunakan bahan baku tidak dapat diperbaharui, PLTU menggunakan bahan baku batu bara, PLTD menggunakan bahan baku minyak, PLTG menggunakan bahan baku gas, PLTA menggunakan bahan baku air, semua bahan baku tersebut suatu saat pasti akan habis dari perut bumi Indonesia. Sejak dini harus mencari bahan baku alternatif yang dapat diperbaharui untuk pembangkit listrik di Indonesia. Di Rusia dan Thailand telah berdiri pembangkit listrik dengan menggunakan bahan bakar Jerami dan Sekam padi. Pembangkit listrik berbahan baku Jerami dan Sekam padi sangat cocok dikembangkan di Indonesia karena Jerami dan Sekam padi cukup banyak tersedia terutama saat musim panen padi. Hanya kendalanya bahan baku Jerami dan Sekam padi tidak tersedia sepanjang waktu, ketika tidak musim panen padi sangat sulit untuk mencari Jerami dan Sekam padi, apalagi Jerami padi banyak di pergunakan untuk makan ternak sapi dan Sekam padi banyak di pergunakan untuk membakar batu merah.

Penulis sangat tertarik dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan baku arang batok kelapa. Selama ini PLTU berbahan baku batu bara tetapi batu bara merupakan bahan tambang tidak dapat di perbaharuai sewaktu-waktu pasti akan habis. PLTU Paiton Probolinggo Jawa Timur menggunakan batu bara dari Kalimantan, PLTU Ombilin Sawah Lunto Sumatera Barat menggunakan batu baru dari Ombilin sekitarnya, operasional PLTU akan terganggu apabila ketersediaan batu bara berkurang.

PLTU berbahan baku arang batok kelapa sistem operasinya (kerjanya) persis sama dengan PLTU yang berbahan baku batu bara, hanya saja batu bara diganti dengan arang batok kelapa. Pada intinya sistem kerja PLTU adalah pemanasan pada Boeler untuk bisa memutar Turbin supaya menghasilkan arus listrik. Barangkali timbul pertanyaan, “apakah mungkin PLTU dengan bahan baku arang batok kelapa?”. Kalau melihat potensi alam Indonesia sangat mungkin untuk pengembangan PLTU berbahan baku arang batok kelapa. Pohon kelapa di Indonesia cukup banyak dan masih banyak tanah yang kosong untuk bisa di tanami pohon kelapa.
Sebagai gambaran, pohon kepala mulai berbuah pada umur 5 tahun dan mampu berbuah produktif kurang lebih 65 tahun. Setiap batang pohon kelapa yang subur mampu menghasilkan buah kelapa sebanyak kurang lebih 250 buah kelapa setip tahunnya. Dalam satu buah kepala akan di peroleh batok kelapa kering sebesar 2 ons. Untuk bisa menghasilkan arang batok kelapa 1 kg membutuhkan batok kelapa kering sebanyak 4 kg. Setiap tahunnya satu batang pohon kelapa akan mampu menghasilkan 40 kg batok kelapa kering dan bisa di buat menjadi arang batok kelapa sebanyak 10 kg. Dalam satu tahun 1.000 pohon kelapa akan mampu menghasilkan arang batok kelapa sebanyak 10 ton.

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan, hampir setiap pulau sangat cocok dengan tanaman kelapa, tidak hanya Sulawasi Utara saja yang cocok dengan tanaman kelapa, secara realitas memang daerah tersebut penghasil kelapa di Indonesia. PLTU berbahan baku arang batok kelapa merupakan energi alternatif yang sangat cocok diterapkan di Indonesia karena arang batok kelapa cukup banyak tersedia disamping itu energi ini sangat ramah terhadap lingkungan. PLTU berbahan baku arang batok kelapa dapat mendorong para petani untuk mengembangkan pohon kelapa karena para petani akan memperoleh dua keuntungan, keuntungan pertama adalah isi buah kelapa itu sendiri dan kedua akan memperoleh keuntungan dari batok kelapa yang selama ini batok kelapa belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut penulis, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh apabila PLTU yang menggunakan bahan baku arang batok kelapa diantaranya, pertama, meningkatkan pendapatan petani kelapa

Selama ini para petani kelapa hanya memperoleh manfaat dari penjualan isi buah kelapa dengan harga yang relatif murah karena belum memperhitungkan manfaat batok kelapa. Dengan adanya PLTU yang menggunakan arang batok kelapa dapat mendorong para petani mengembangan pohon kelapa sehingga pendapatan para petani kelapa akan meningkat. Kedua, tercukupinya minyak kelapa di dalam negeri. Dengan banyaknya para petani yang mengembangkan pohon kelapa , maka industri minyak kelapa akan mudah memperoleh bahan baku kelapa sehingga kebutuhan minyak kelapa dalam negeri akan tercukupi bahkan mampu untuk di ekspor. Ketiga, kelestarian lingkungan akan terjamin. Dengan banyaknya para petani menanamkan pohon kelapa, maka tanah-tanah yang selama ini kosong dan tidak tergarap menjadi perkebunan kelapa rakyat sehingga akan melestarikan lingkungan hidup. Pangaruh positif lainnya adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) akan terjamin konuitasnya karena tanaman pohon kelapa mampu menyerap air cukup banyak sehingga debit air untuk PLTA tetap terjamin. Keempat, terjaminnya pasokan energi listrik kepada masyarakat. Karena arang batok kelapa merupakan sumber daya energi yang dapat diperbaharui maka ketersediaann bahan bakunya bisa direncanakan dengan baik, berbeda dengan sumber daya alam seperti batu bara, minyak, gas tidak dapat diperbaharui sehingga apabila bahan baku tersebut habis akan mengganggu pasokan energi listrik.

Masih banyak sumber daya energi alternatif yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kesulitan energi yang melanda Bangsa Indonesia saat ini.***

Sumber: http://sijorimandiri.net/sm/index.php?option=com_content&view=article&id=1450:pltu-arang-batok-kelapa-energi-masa-depan-&catid=50:opini&Itemid=69

KPK Dan Kejagung Lupa Kasus Paiton I Probolinggo

Senin, 21 Juni 2010, 00:12:49 WIB


Jakarta, RMOL. Dipraperadilankan 8 Tahun Yang Lalu

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta didesak untuk segera mengumumkan hasil proses banding praperadilan kasus korupsi dalam proyek listrik Paiton I.

DESAKAN itu disampaikan Aso­siasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia In­do­nesia (APHI) yang merupakan salah satu bagian dari Komite Advokasi Melawan Penye­le­we­ngan dan Korupsi (KAMPAK) yang meng­gugat Ke­jaksaan Agung (Keja­gung) dalam kasus itu. APHI juga me­nga­ku me­nerima salinan putusannya.

Saat dikonfimrasi soal kelan­jutan kasus ini, KPK, Kejagung dan PT DKI tak memberikan infomrasi memuaskan. Mereka mengaku tidak mengetahui per­kembangan terakhir dari pro­ses hukumnya.

Misalnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) M Amari mengaku tidak mengetahui kasus tersebut, tapi dia berjanji akan membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus Paiton I.

“Saya tidak hafal, tapi nanti kita invetaris dulu kasus-kasusnya. Lalu bikin tim khusus untuk membuka kasus yang lama,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, belum lama ini.

Hanya saja Amari tidak men­jelaskan, kapan tim khusus pe­nanganan kasus Paiton I itu dibentuk dan mulai bekerja.

Kepala Hubungan Masyarakat KPK, Johan Budi SP juga me­ngaku tidak mengetahui secara pasti terkait pelaporan kasus dugaan korupsi di PLTU Paiton I ke lembaganya.

“Saya akan cek dulu. Apakah pernah dilapor­kan ke KPK atau tidak,” katanya.

Sekretaris Perusahaan PLN, Ida Bagus Mardawa memberikan info serupa. Dia mengaku belum men­­­da­pat­kan laporan kasus Pai­ton I. “Sam­pai saat ini belum me­ne­mu­kan adanya la­poran penyim­pa­ngan dari kasus Paiton” te­rangnya.

Oleh karena itu, dia meng­harapkan kepada semua pihak yang mengetahui laporan kasus tersebut untuk menyampaikan kepadanya. “Kalau ada laporan resmi kasus tersebut, kirim ke saya, nanti kita tindak lanjuti,” pintanya.

Kepala Hubungan Masyarakat PT DKI Jakarta, Andi Samsan Nganro berjanji akan mengecek dokumen-dokumen praper­adil­nya. “Saya cek terlebih dahulu” ucapnya.

Wakil Koordinator Badan Pe­kerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho me­nye­salkan kinerja Kejagung yang lam­bat menyelesaikan kasus ko­rupsi pengadaan listrik swasta Paiton 1.

“Memang saya lihat tidak ada keseriusan dalam insitusi tersebut untuk menangani korupsi. Ter­utama kasus-kasus lama yang hingga kini belum tuntas juga,” sesalnya.

Emerson berharap, dalam wak­tu dekat sudah ada perkem­bangan yang lebih baik t. “Kalau tidak, maka jaksa agung harus diganti dengan yang baru, agar ada penye­garan dan punya ko­mit­men kuat dalam menangani semua kasus korup­si,” ucapnya.

Dilaporkan Ke KPK, Ditangani Kejagung, Disidangkan PT DKI Jakarta

Kasus dugaan korupsi pe­nga­daan listrik swasta Paiton 1 di Pro­bolinggo bermula dari mark-up terhadap capital cost sebesar 48 persen dari seluruh nilai pro­yek yang sebesar Rp 7,015 triliun.

Sebenarnya, Paiton I telah di­audit BPKP dan due diligence SNC-Lavalin. Kedua lembaga ter­sebut jelas-jelas menyatakan ada mark up dan rekayasa besar-be­saran pada sisi proses pe­nyiapan lis­trik swasta dan proses investasinya.

Dalam Laporannya, BPKP mem­­bedah secara gamblang proses Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang terjadi, mulai dari peren­canaan, proses menda­patkan Surat Ijin Prinsip, pem­biayaan, pelak­sanaan, produksi, dis­tribusi, kon­sumsi, pembayaran dan berbagai previlege yang didapat dengan merugikan ke­uangan negara.

Padahal harga listrik swasta dunia pada saat itu di kisaran 4 sen dolar AS per kWh. Sedang­kan dalam kontrak yang diperbaharui, PLN harus membayar harga sebe­sar 4,93 sen dolar AS per kWh. Namun dalam perhitungan yang di­temukan, harga sebenarnya dalam kontrak tersebut bisa men­capai 6,5 sen dolar AS per kWh.

Kasus ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kasus tersebut bekas Direktur Utama PLN Zuhal dan bekas Dirut PLN Djiteng Marsudi sudah diperiksa.

Menurut hasil penyelidikan Kejagung, proyek Paiton I dinilai melanggar keputusan presiden mengenai prosedur pengadaan listrik di lingkungan departemen yang harus melalui prosedur lelang. Indikasi kolusi terlihat dalam proses negosiasi melalui bukti Surat Menteri Pertam­bangan dan Energi tertanggal 13 Februari 1993.

Dalam surat itu dinyatakan persetujuan, kesepakatan, dan nilai prematur yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ke­se­pakatan itu di antaranya me­nyang­kut soal harga jual listrik. Se­mentara indikasi suap lainnya terlihat dari dana pengembangan sekitar 15 juta dolar AS oleh PT Batu Hitam Perkasa -pemilik 15 persen saham di Paiton I.

Kasus ini juga pernah di­lapor­kan ke KPK oleh Asosiasi Pe­nasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) pada 7 September 2004.

Tidak hanya itu dalam pena­nganan kasus korupsi PLTU Paiton I, Kejagung juga sempat dipraperadilankan Komite Advo­kasi Melawan Penyelewengan dan Korupsi (KAMPAK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Sela­tan (PN Jaksel). KAMPAK se­wot karena Kejagung telah meng­hentikan penyidikan kasus ko­rupsi proyek listrik Paiton I senilai Rp 7 triliun.

Putusan PN Jaksel me­me­rin­tahkan Kejagung terus menyidik kasus korupsi dalam proyek lis­trik Paiton I. Penghentian pe­nyi­dikan kasus itu dinilai tidak se­suai dengan undang-undang korupsi.

“Kasus itu ada indikasi korupsi dan mark up. Pengadilan me­me­rintahkan Kejaksaan Agung tetap meneruskan penyidikan kasus ini,” kata hakim Tusani Selasa, di PN Jaksel, Jakarta, 3 September 2002.

Juru bicara Kejagung pada saat itu, Barman Zahir menga­takan, demi kepentingan penyi­dikan, kejaksaan sengaja tak menyebutkan nama saksi atau tersangka. “Sebetulnya sudah ada saksi yang diperiksa, tersang­kanya pun sudah ada,” ujarnya.

“Kita Belum Terima Salinan Putusannya”
Hotma Timbul, Ketua APHI

Sampai saat ini Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) belum menerima salinan pu­tusan gugatan pra­peradilan dari Pe­nga­dilan Tinggi (PT) DKI Ja­karta, terkait mandeknya pe­­na­nganan kasus Paiton I yang dila­ku­kan Keja­gung.

“Sampai sa­at ini belum ada pu­tu­san­nya. Kita be­lum te­rima sa­linannya,” kata Ke­tua APHI Hotma Timbul kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Diungkapkan, sekitar tahun 2004 APHI melakukan gu­gatan praperadilan ke Pe­ngadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan di­kabulkan.

“Kita ajukan praperadilan karena menurut kita pe­na­nganannya ber­­larut-larut, lalu majelis hakim sepa­kat de­ngan ki­ta dan me­me­rin­tahkan un­tuk mene­rus­kan penyi­di­kannya. Saat itu jaksa me­ng­ajukan ban­ding, dan sam­­pai se­karang kita belum ta­hu putusan­nya. Nanti ki­ta cek ke sa­na,” ujarnya.

Anggota KAMPAK, Lam­bok Gul­tom juga mengaku belum me­nerima putusan banding dari pra­peradilan kasus tersebut dari PT DKI Ja­karta.

“Kalau Nggak Maksimal, Anggarannya Dikurangi”
Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR

DPR mengancam akan me­ngurangi anggaran ke­jak­saan, bila tidak segera menun­taskan kasus dugaan korupsi penga­daan listrik swas­ta Paiton 1 di Probolinggo me­ng­ingat, po­tensi kerugian negaranya sangat besar.

“Paling maksimal kami melakukan penekanan ter­ha­dap anggaran. Kalau memang kinerja kejaksaan nggak mak­simal, ya anggarannya harus dikurangi,” kata anggota Komisi III DPR Nasir Dja­mil, kemarin.

Menurutnya, data dari ICW terkait 40 kasus korupsi yang belum diselesaikan kejaksaan merupakan masukan yang bagus sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat .

Di Komisi III DPR, politisi PKS ini mengaku sudah men­desak kepada pim­pinannya untuk melakukan audit kinerja terhadap ke­jaksaan, terutama terkait kasus-kasus korupsi yang be­lum tuntas penyelesaiannya.

“Audit sangat diperlukan untuk mengetahui kenapa beberapa kasus sampai saat ini tidak ditun­taskan, ken­dalanya, kesu­litannya, se­hing­ga kami tahu duduk per­soalannya se­perti apa,” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana tak kalah sengitnya dengan ketidak­jelasan penanganan kasus Paiton itu. Dia meminta Keja­gung segera menun­tas­kan­nya. “Kalau sudah ada audit BPKP, Kejagung ya harus segera menindaklanjutinya,” ucapnya.[RM]

Sumber : http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/06/21/96543/KPK-Dan-Kejagung-Lupa-Kasus-Paiton-I-Probolinggo

Manusia Listrik
Jumat, 18 Juni 2010 | 10:30 WIB

Namanya Suparlan. Namun, keluarga dan teman-temannya lebih mengenal dia dengan sebutan“manusia listrik”. Maklum, pria 59 tahun ini seperti “kebal“ terhadap listrik. Bahkan saat ngemut (mengulum) kabel beraliran listrik sekalipun.

Pria dengan 9 anak dan 12 cucu itu sudah tidak asing lagi dengan seluk-beluk listrik sejak kecil. Awalnya ia coba-coba memegang kabel beraliran listrik. “Terasa senut-senut, tetapi tidak apa-apa,” ujarnya.

Kebiasaan “pegang-pegang” listrik itu pun jadi menu sehari-hari, apalagi setelah dia menjadi instalatir listrik di CV Seri Utama, Surabaya dan CV Indra Saputra, Probolinggo.

“Bahkan kalau badan sedang pegal-pegal, saya pegang setrum cukup lama. Badan bekeringat, segar kembali,” ujarnya.

Ia pun kerap memeragakan kemampuannya dengan mengulum kabel listrik. “Coba sekujur badan saya ditempeli test pen, menyala, kan?” katanya.

Hanya saja, kalau kabel listrik di PLTU Paiton, warga warga Jl. Panglima Sudirman Gang V/7, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ini belum pernah mencoba…. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=5f9e54009db1a8b1256a4ac3b8ffd670&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

PLN Tenderkan Batu Bara Lima Juta Ton

Rabu, 12 Mei 2010 22:33 WIB

Jakarta, (tvOne)

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menenderkan pengadaan batu bara sebanyak lima juta ton per tahun dengan periode kontrak selama lima tahun. "Batu bara ini untuk memenuhi kebutuhan 14 PLTU mulai tahun ini," kata Direktur Energi Primer PLN Nur Pamudji di Jakarta, Rabu (12/5).

Ke-14 PLTU itu terdiri dari 12 pembangkit bagian program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW dan dua lainnya nonpercepatan. Sebanyak 12 PLTU bagian program 10.000 MW adalah Labuan, Banten 2x300 MW, Rembang, Jateng 2x350 MW, Suralaya 1x625 MW, Ropa, Ende 2x8,2 MW, Indramayu, Jabar 3x330 MW, Paiton, Jatim 1x660 MW, Jeranjang, Lombok 1x25 MW, Kendari, Sultra 2x10,4 MW, Amurang, Manado 2x25MW, Teluk Naga, Banten 3x315 MW, Pacitan, Jatim 2x315, dan Pelabuhan Ratu, Jabar 3x350 MW. Sedangkan pembangkit nonpercepatan adalah PLTU Labuan Angin 2x115 MW dan Atambua, NTT 4x6 MW.

Nur mengatakan, proses pelelangan melalui mekanisme pascakualifikasi yakni pemasok menawarkan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan proses kualifikasi termasuk "due dilligence" ke lokasi tambang. Menurut Nur, batu bara yang diinginkan berjenis rendah (low rank coal/LRC) dengan spesifikasi minimum 4.250, 4.000, dan 3.900 kkal per kg.

Persyaratan tender adalah pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) atau kuasa pertambangan (KP) atau izin usaha pertambangan (IUP). Syarat lainnya telah berproduksi dan memiliki pengalaman pengiriman batu bara minimum satu juta ton per tahun baik domestik maupun ekspor, memiliki cadangan tertambang sebanyak 20 juta ton, dan tidak sedang terikat kontrak ke pembangkit yang sama.

Pengumuman tender sudah dilakukan PLN pada Rabu (12/5) ini. Sedangkan pendaftaran dibuka sejak 14 Mei 2010 hingga 25 Mei 2010 dan pengambilan dokumen 25 Mei 2010 sampai 1 Juni 2010. Menurut Nur, sebenarnya pihaknya sudah menandatangani kontrak pasokan sebanyak 30,348 juta ton guna memenuhi kebutuhan batu bara pada 2010.

Namun, lanjutnya, PLN memperkirakan akan terjadi gangguan pasokan di luar prediksi seperti gelombang laut tinggi, banjir di lokasi tambang, atau penutupan jalan ke lokasi tambang. "Karenanya, batu bara ini merupakan tambahan sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu di luar prediksi kita," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan kembali melaksanakan tender batu bara dalam 2-3 bulan mendatang guna memenuhi kebutuhan PLTU yang beroperasi pada 2011. (Ant)

Sumber: http://ekonomi.tvone.co.id/berita/view/38870/2010/05/12/pln_tenderkan_batu_bara_lima_juta_ton/