Warga Keluhkan Rekening Listrik Naik Dua Kali Lipat

Jumat, 5 Nopember 2010 | 11:04 WIB

PROBOLINGGO - Puluhan warga di Kel Curahgrinting, Kec Kanigaran, Kota Probolinggo mengeluhkan pembayaran rekening listrik PLN bulan November ini membengkak dua kali lipat. Pihak PLN mengaku, bakal mengajak rekanan pembaca meter listrik untuk mengecek ulang penetapan pembayaran rekening yang diduga bermasalah itu.

Puluhan warga yang menjadi korban pembengkakan rekening listrik PLN pun mengadukan masalahnya ke RT, RW, hingga Kel. Curahgrinting. Sebagian lagi protes kepada petugas loket PLN saat membayar tagihan listriknya.

“Banyak warga kami yang rekening listriknya tidak sesuai dengan pemakaian seperti tertera pada angka meter listrik,” ujar Lurah Curahgrinting, Muhammad Yusuf, Kamis (4/11). Warga yang diduga menjadi korban salah baca petugas meter listrik itu banyak dijumpai di RT 1, 2, 3, 4, RW 3 Kel. Curahgrinting.

“Sudah saya cocokkan dengan angka di meter listrik, tagihan listrik saya jelas-jelas salah,” ujar Susi, warga Jl Citarum Gang I, Curahgrinting. Saat petugas pembaca meter datang ke rumahnya, Susi pun mencatat angka pada meter listriknya 2748. Belakangan saat membayar rekening listik Susu kaget karena tagihan per November angkanya 2899. “Ada selisih angka 114 sehingga tagihan listrik saya naik dua kali lipat,” ujarnya.

Bulan-bulan sebelumnya Susi mengaku, membayar listrik Rp 75 ribu-Rp 80 ribu/bulan. “Tahu-tahu bulan November ini saya kena Rp 151 ribu,” ujarnya.

Kekagetan serupa juga diungkapkan Sasi, kakak Susi yang rumahnya berimpitan di RT 2/RW 3, Curahgrinting. “Bulan lalu saya membayar listrik Rp 88.700, bulan ini melonjak luar biasa menjadi Rp 215.000,” ujarnya.

“Bulan lalu tagihan listrik saya Rp 153 ribu, bulan November ini tagihan listrik menjadi Rp 343 ribu,” ujar Hj Subaiyah, warga lainnya. Ia mengaku tidak habis pikir, mengapa PLN bisa gegabah menetapkan tagihan listrik.

“Yang jelas banyak warga di sini yang mengeluhkan tagihan listrik bulan November. Ini saya kumpulkan rekening listriknya,” ujar Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Curahgrinting, Budi Esti SH.

Di antaranya, Azis Soetrisno yang bulan lalu rekening listriknya Rp 110.300 melonjak menjadi Rp 231.685. Karyo tagihan listriknya melonjak dari Rp 81.500 menjadi Rp 121.415, Kholili Subur dari Rp 82.300 menjadi Rp 186.900. Ripu Legowo tagihan listriknya bulan lalu Rp 120 ribu, sekarang melonjak menjadi Rp 244 ribu. Sementara Mukri rekening naik dari Rp 39.940 menjadi Rp 124.640.

Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) PLN Probolinggo Rustam Efendi yang dihubungi per telepon mengatakan, pembacaan meter listrik melibatkan rekanan (swasta) PT Wantoro. “Sesuai dengan kontrak kerja, kalau ada keluhan dari masyarakat menjadi tanggung jawab PT Wantoro,” ujarnya. Terkait keluhan sebagian warga Curahgrinting, PLN akan mengajak PT Wantoro turun ke lapangan untuk mengecek ulang penetapan rekening listrik. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=aff27b66efc67a1c1025c7b4c003980c&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

8.540 Sambungan PLN, Biaya

Selasa, 5 Oktober 2010

Pasuruan - Surya- Sebanyak 8.540 sambungan baru disediakan PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pasuruan yang meliputi wilayah Pasuruan dan Probolinggo.

“Jadi, sudah tidak ada lagi daftar tunggu pasang listrik. Biaya pasang baru lebih murah (daripada lewat calo). Selain itu, cepat nyala,” tandas Sigit Witjaksono, Manajer PLN APJ Pasuruan, Senin (4/10).

Sambungan baru ini terkait masuknya daya dari sejumlah pembangkit listrik sebesar 10.000 megawatt dari Rembang dan Indramayu. Dengan 8.540 sambungan ini, total target untuk sambung baru di PLN APJ Pasuruan mencapai 14.000. Sedangkan daftar tunggu sambungan baru di PLN APJ Pasuruan saat ini sekitar 4.000 pelanggan. “Meski target 14.000 pelanggan, tapi kami menyediakan logistik material hingga 17.000 sambungan,” terang Ujang, Asisten Manager (Asmen) Niaga yang mendampingi Sigit Witjaksono.

Dari 8.540 sambungan baru itu, 5.000 dengan program pra bayar dan 3.540 pascabayar. Untuk daya disediakan mulai dari 450 watt hingga 2.200 watt.

Harga pasang baru terinci, daya 450 watt Rp 1.305.500 (prabayar) dan Rp 1.330.950 (pascabayar). Daya 900 watt Rp 1.654.000 (prabayar) dan Rp 1.724.900 (pascabayar). Daya 1.300 watt Rp 1.970.500 (prabayar) dan 2.109.100 (pascabayar). Daya 2.200 watt biaya Rp 2.656.500 (prabayar) dan Rp 2.918.100 (pascabayar). Biaya itu sudah mencakup instalasi listrik milik pelanggan (IML).

Sigit menyatakan, saat ini pihaknya berperang melawan pemadaman dengan mengerahkan pegawai dan famili untuk memantau potensi gangguan. Kawasan Bromo, katanya, dalam sebulan terakhir terganggu cuaca buruk. Sehingga listrik di UPJ Kraksaan Probolinggo dan UPJ Gondangwetan sering padam. nkur

Sumber: http://www.surya.co.id/2010/10/05/8540-sambungan-pln-biaya-murah.html

PLN Butuh USD 240 Juta

Rabu, 08 September 2010 , 00:20:00

Bangun Kabel Atas Laut Jawa-Bali

JAKARTA – PT PLN (Persero) membutuhkan dana sekitar USD 240 juta untuk membangun kabel listrik atas laut (Overhead Crossing) yang menghubungkan pulau Jawa dan Bali. Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN, Nasri Sebayang mengatakan, Jawa-Bali Overhead Crossing 500 kV HVAC yang menghubungkan Paiton–Banyuwangi–Gilimanu k–New Kapal tersebut akan selesai pada 2015.

“Kabel ini akan bisa membawa listrik sampai 1.800 MW ke Bali,” jelas Nasri di Jakarta, Selasa (7/9).

Ia menyatakan, pembangunan kabel tersebut akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, perseroan akan membangun dua tower setinggi 376 meter yang masing-masing berada di Jawa dan Bali. Kemudian, mengoperasikan transmisi 150 KV yang sudah ada dan bisa masuk ke gardu induk Gilimanuk, Bali. "Supaya pasokan listrik dari Jawa ke Bali sebesar 300 MW bisa segera masuk," jelasnya.

Untuk tahap pertama, Nasri menargetkan akan bisa selesai pada tahun 2012 sehingga jika ditambah pasokan listrik dari kabel bawah laut yang sudah ada sebesar 160-200 MW, maka pasokan dari Jawa ke Bali bisa mencapai 460-500 MW pada tahun tersebut.

Sementara untuk tahap dua, PLN akan membangun kabel 500 KV yang menghubungkan Paiton ke Bali. Seluruh tahapan ini diharapkan selesai pada tahun 2015.

"Kebutuhan dana untuk dua tahap tersebut sekitarnya USD 240 juta," katanya. (lum)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2010/09/08/71912/PLN-Butuh-USD-240-Juta

Jatim Tambah Kuota Listrik Prabayar

Senin, 9 Agustus 2010

PROBOLINGGO - SURYA - Pelan tapi pasti, pelanggan listrik prabayar di Jatim terus mengalami peningkatan signifikan. Bahkan, saat ini jumlahnya 25.000 pelanggan atau telah mencapai target dalam tahun ini.

Corporate Speaker PT PLN (Persero) Distribusi Jatim Agus Widayanto mengatakan, tingginya minat pelanggan mendaftar atau migrasi ke sistem prabayar karena dipicu gencarnya sosialisasi ke pasar energi listrik di wilayahnya, selain mudahnya pemakaian listrik bersistem ‘strum’ isi ulang itu.

“Jumlah ini mengalami lonjakan dalam dua bulan terakhir. Pasalnya, pada pertengahan Juni lalu masih kisaran 20.000 pelanggan prabayar,” kata Agus, di sela Media Gathering di Probolinggo, Minggu (8/8).

Karena pencapaian itu, saat ini PLN Jatim tengah mengajukan penambahan kuota untuk listrik prabayar ke PLN Pusat paling tidak hingga tahun ini. Hanya saja, dia belum bisa memperkirakan target atau kuota dalam tahun ini. “Kami masih menunggu jawaban dan kalkulasi dari kantor pusat,” ungkapnya.

Mengenai pelanggan prabayar, Agus menyebut, cukup merata di semua kabupaten/kota. Hanya saja, pelanggan terbesar masih di daerah Sidoarjo, Malang, Bojonegoro, Surabaya Selatan, serta Madura.

Seiring dengan kian banyaknya jumlah pelanggan prabayar, pihaknya terus mengoptimalkan loket-loket penjualan ‘strum’ di semua wilayah agar pelanggan bisa terlayani.

Secara nasional, Agus menyebut, saat ini pelanggan listrik prabayar sekitar 340.000 pelanggan. Dari jumlah itu, 320.000 berada di kawasan Jawa, Bali, dan Madura. PLN membidik 1 juta pelanggan hingga akhir 2010.

Terkait elektrifikasi di Jatim, Agus menyebut, sekitar 31 persen penduduk Jatim belum terpenuhi aliran listrik. Alasannya, selain karena di daerahnya belum teraliri listrik, warga yang bersangkutan bisa juga belum memanfaatkan listrik. n dio

Sumber: http://www.surya.co.id/2010/08/09/jatim-tambah-kuota-listrik-prabayar.html

Listrik Jatim Butuh Rp 4 T

[ Senin, 09 Agustus 2010 ]

Rasio Elektrifikasi Masih 69 Persen

SURABAYA - PLN Jatim masih memiliki pekerjaan rumah cukup berat untuk menyelesaikan masalah rasio elektrifikasi (perbandingan jumlah penduduk yang menikmati sambungan listrik di sebuah wilayah). Sebab, hingga saat ini baru 69 persen dari total penduduk yang sudah menikmati listrik. Untuk mencapai 100 persen, diperlukan investasi Rp 4 triliun.

"Untuk mencapainya bergantung pada dana pemerintah," kata Corporate Speaker PT PLN (persero) Distribusi Jatim Agus Widayanto dalam press tour yang diselenggarakan di Probolinggo, Sabtu malam (7/8).

Dana tersebut, lanjut dia, antara lain digunakan untuk membangun jaringan, gardu, serta pengadaan travo dan fasilitas lain di beberapa wilayah yang belum dialiri listrik. "Itu harus dilakukan pemerintah. Tapi, kalau pembangkit listrik bisa disediakan pihak swasta," katanya.

Dari sisi rasio elektrifikasi desa, sebenarnya Jatim sudah mencapai 99,8 persen dari total jumlah desa. Separo dari desa yang belum mendapat pasokan listrik berada di sekitar Pegunungan Argopuro, Situbondo, dan pulau-pulau kecil di sekeliling Madura. "Puluhan desa tersebut berada di lokasi yang sulit dijangkau. Solusinya sangat bergantung pada seberapa jauh pemerintah menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan," tandasnya.

Sementara itu, dari sisi rasio elektrifikasi pelanggan, masih ada 31 persen penduduk di Jawa Timur yang belum mendapatkan sambungan meski daerahnya sudah ter-cover listrik. PLN berharap elektrifikasi 100 persen terwujud pada 2020. Tahun tersebut sesuai dengan visi 75/100. "Yakni, pada ulang tahun ke-75 PLN pada 2020, elektefikasi sudah 100 persen. Rata di seluruh Indonesia," katanya.

Langkah awal untuk mewujudkan rencana tersebut adalah mengecilkan jumlah daftar tunggu calon pelanggan PLN. Menurut Agus, saat ini ada 100 ribuan calon pelanggan yang masuk daftar tunggu dengan total permintaan daya sekitar 100 megawatt. ''Target pada awal 2010 sedikit terkendala karena ada proses pengadaan meter yang belum tersedia di PLN. Tapi, sekarang sudah datang,'' terang Agus.

Dengan datangnya stok meteran tersebut, PLN Jawa Timur berharap daftar tunggu yang terselesaikan mencapai 30 ribuan pelanggan per bulan. ''Target penyelesaian sulit mencapai nol. Tapi, kami upayakan akhir tahun jumlahnya semakin kecil," ujarnya.

Terkait dengan pasokan, Agus mengatakan bahwa saat ini pembangkit listrik di Indonesia sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, meski beroperasi dengan jumlah yang pas dengan permintaan. "Di tahap tersebut, PLN mendeklarasikan bebas pemadaman bergilir." (aan/c2/fat)

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=2c99001baf236c5cdfc50b33db17b7f9&jenis=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0

Pencuri Ejek PLN-Polres

Minggu, 25 Juli 2010 | 11:11 WIB

PROBOLINGGO - PLN Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Probolinggo dan Polres Probolinggo selama tujuh bulan terakhir seperti diejek pencuri trafo. Soalnya, selama kurun waktu Januari-Juli, sebanyak 9 trafo dicuri tetapi tidak satu pun pencuri berhasil ditangkap.

“Kami tidak habis pikir, betapa lihai komplotan ini beraksi sehingga tidak satu pun yang bisa dibekuk,” ujar Manager PLN UPJ Probolinggo, Rustam Efendi, Sabtu (24/7) malam. Dikatakan dampak pencurian trafo itu tidak sebatas kerugian material tetapi juga ratusan rumah pelanggan gelap gulita.

“Hingga kini, listrik di sebagian Desa Sumberklidung masih belum menyala, karena kami masih menunggu kedatangan trafo pengganti,” ujar Rustam. Sebelumnya, Senin (19/7) dinihari lalu, trafo berkapasitas 50 KVA di Dusun Sumberklidung I, Desa Sumberklidung, Kec. Tegalsiwalan, Kab. Probolinggo amblas dicuri komplotan pencuri.

Padahal trafo itu sudah dilengkapi pengaman berupa teralis besi yang dilas. “Rupanya masih bisa dicuri, teralis besi itu digergaji. Tentu saja memakan waktu lebih lama,” ujarnya.

Bahkan komplotan ini seolah-olah mengejek PLN dan jajaran polisi. “Soalnya, mur dan baut dari trafo dijejer di selembar daun pisang,” ujar Rustam. Ia menambahkan, selama Januari-Juli ini sebanyak 9 trafo PLN jadi sasaran pencurian. “Memang ada dua trafo yang gagal dicuri, tetapi tetap saja kedua trafo itu rusak karena dijatuhkan dari ketinggian,” ujarnya.

Pada 1 Mei lalu, trafo di Dusun Sulur, Desa Purut, Kec. Lumbang gagal dicuri. Komplotan pencuri kabur setelah dipergoki warga desa. Beberapa bulan sebelumnya, aksi pencurian trafo di Desa Wonorejo, Kec. Wonomerto, juga gagal.

Sisi lain, kasus pencurian trafo lainnya di Kab. Probolinggo tergolong ”sukses”. Yakni, 1 April lalu, trafo distribusi di Desa Sumberkare, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo dicuri. Dan pada 21 April lalu, trafo PLN di Desa Wonoasri, Kec. Kuripan, Kab. Probolinggo juga hilang. Kasus pencurian trafo juga terjadi di Desa Gunungbekel, Kec. Tegalsiwalan, Desa Tigasan Kulon, Kec. Leces, dan Desa Legundi, Kec. Bantaran.

Disinggung soal kerugian material akibat pencurian trafo, Rustam mengatakan, trafo berkapasitas 100 KVA kerugian materialnya sekitar Rp 70 juta. “Kalau di Sumberklidung kerugiannya separonya, karena kapasitasnya 50 KVA,” ujarnya.

Rustam yang baru 12 April lalu menjabat Manager UPJ PLN Probolinggo berharap Polres segera membekuk komplotan pencuri trafo. Soalnya tidak hanya berdampak kerugian material, tetapi ratusan warga rumahnya bakal gelap sekitar dua minggu selama menunggu trafo pengganti datang. “Kami harus menunggu datangnya trafo pengganti yang kami ajukan melalui APJ (Area Pelayanan dan Jaringan) Pasuruan,” ujarnya.

Trafo sering menjadi sasaran pencurian karena kabel tembaganya relatif mahal. Pencuri biasanya menjatuhkan trafo kemudian “dijagal” utuk diambil kumparan kawat tembaganya saja.

Sementara bagian trafo seperti wadah (casing) digeletakkan begitu saja. Seperti diketahui, dalam setiap trafo ada kawat tembaga seberat 1 kuintal lebih. ”Dengan harga tembaga Rp 60 ribu per kilogram, komplotan pencuri menangguk sekitar Rp 6 juta,” ujar Rustam.

Komplotan Profesional

Wakapolres Probolinggo, Kompol Sucahyo Hadi menduga, komplotan yang mencuri trafo tergolong profesional. “Pencurian dilakukan secara terorganisir dan rapi sehingga sulit dilacak,” ujarnya.

Pencuri juga memilih waktu dinihari ketika sebagian besar warga di sekitar trafo tertidur lelap. Ketika listrik tiba-tiba padam, warga justru mengira sedang terjadi pemadaman, padahal karena trafo dicuri.

Berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi trafo dicuri, Wakapolres menemukan sejumlah indikasi. “Kelompok pencuri trafo ini lebih dari satu kelompok,” ujarnya.

Yang jelas, Polres tidak tinggal diam menyikapi maraknya aksi pencurian trafo. “Pencurian ini harus diungkap karena tidak hanya merugikan PLN, tetapi juga warga yang menjadi pelanggan PLN,” ujarnya.

Sebenarnya setelah beberapa kali trafonya digondol pencuri, PLN melakukan berbagai upaya. Di antaranya memasang teralis besi yang melindungi trafo. “Kenyataannya trafo di Sumberklidung yang dilengkapi teralis besi masih bisa digondol,” ujar Rustam Efendi. isa

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=66812ae75018a6ef1e4b8a2efe46c416&jenis=1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc

Tegangan Naik Turun, Warga Protes

[ Senin, 26 Juli 2010 ]

Barang Elektronik Rusak, Minta Ganti PLN

PROBOLINGGO-Warga Kelurahan Jrebeng Kidul, Wonoasih, Kota Probolinggo sedang resah gara-gara listrik. Dalam beberapa hari terakhir tegangan listrik di daerah tersebut naik turun.

Akibatnya sejumlah barang elektronik milik warga menjadi rusak. Puluhan warga itu lalu menuntut PLN untuk mengganti barang mereka yang rusak karena ketidakstabilan tegangan listrik itu.

Rochman, ketua RT 6 RW II kelurahan Jrebeng mengatakan, tegangan di daerah tersebut mulai tidak stabil selama dua hari belakangan ini. "Kadang tegangannya tinggi, kadang rendah," gerutunya.

Tak jarang, menurut Rochman, dalam selang dua hari itu listrik juga sempat beberapa kali padam. Tentu saja hal itu dikeluhkan warga. "Kebetulan saya lagi punya gawe. Karena itu saya yang awalnya ngelos listrik, terus diganti pakai diesel," jelas Rochman.

Hal yang paling dikeluhkan warga menurut Rochman, tidak stabilnya aliran listrik itu berpotensi besar perabotan elektronik milik warga. "Karena naik turun, beberapa barang elektronik kami rusak," jelas Rochman.

"Mulai dari TV, kulkas, sanyo (pompa air) dan ada juga yang komputer. Semuanya rusak pak. Tegangannya itu naik turun, jadi langsung dampaknya ke barang elektronik," timpal Marsum, 56 warga setempat lainnya.

Menurut Rohman warga yang mengalami kerusakan pada beberapa barang elektroniknya lumayan banyak, yakni sekitar puluhan. "Usai saya punya gawe, nanti saya akan mendata. Siapa saja yang barang-barangnya rusak," jelas Rochman.

Rochman mengatakan usai didata itu, beberapa warga kelurahan setempat bakal mendatangi kantor UPJ (Unit Pelayanan Jaringan) PLN Probolinggo untuk meminta ganti rugi. "Kami minta PLN mengganti kerugian kami," jelasnya.

"Barang-barang kami itu dibeli dengan harga yang tidak murah. Saya saja kumpulkan beberapa tahun untuk beli TV dan kulkas," jelas Marsum.

Sementara itu manajer UPJ PLN Probolinggo Rustam Efendi mengakui kalau beberapa hari ini memang sedikit ada gangguan listrik di daerah tersebut. "Betul pak, sudah 2 hari ini kami mencari penyebabnya belum selesai," katanya.

"Akibat tegangan naik, trafo sampai rusak. Hari ini (kemarin) dilanjut perburuan penyebab trafo rusak tersebut. Konfirmasi teknisnya bisa ke spv teknik saya, karena baru pulang raker di Sarangan," kata Rustam melalui pesan pendek kepada Radar Bromo. (mie/nyo)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=171707

Pelakunya Lebih dari Satu Kelompok

[ Sabtu, 24 Juli 2010 ]

Soal 4 Pencurian Travo di Kabupaten

PAKUNIRAN - Kembali terjadinya pencurian travo membuat Polres Probolinggo harus bekerja ekstra. Sebab, pencurian itu diindikasikan dilakukan lebih dari satu kelompok. Bahkan kelompok tersebut cukup profesional.

Penegasan itu disampaikan Wakapolres Probolinggo Kompol Sucahyo Hadi di kantornya. Sucahyo mengatakan, pencurian dilakukan secara terorganisir. Bahkan, pelaku melakukan aksi secara rapi. "Hampir-hampir tak terlacak," ujarnya.

Seperti yang terjadi di Dusun Sumber Kledung I, Kecamatan Tegalsiwalan, baru-baru ini. Saat itu, pencurian travo diperkirakan terjadi dini hari. Begitu travo berhasil dicuri, aliran listrik langsung padam. Sayangnya, saat itu banyak masyarakat tak sadar. Sebab, mereka sedang tertidur lelap.

Sucahyo menjelaskan, hingga kini sudah terjadi 4 kali pencurian travo. Sayangnya, pihaknya belum berhasil membekuk pelaku satupun.

Namun, bukan berarti Polres hanya diam. Menurut Sucahyo, pihaknya terus mengumpulkan bukti dan melakukan penyidikan. Termasuk mengumpulkan temuan-temuan di lapangan.

Kini menurut dia, petugas sudah menemukan beberapa indikasi dan banyak petunjuk. Di antaranya, pencurian dilakukan beberapa kelompok. "Lebih dari satu kelompok. Yang mana? Itu tidak bisa diungkapkan," katanya.

Penyidikan kata Sucahyo memang dilakukan perlahan dan tidak gegabah. Sebab, Sucahyo menilai pelaku pencurian cukup rapi dalam menjalankan aksinya. "Jadi kami pun harus perlahan (dalam pengusutan). Sekalian dibekuk sampai ke akar-akarnya," sebutnya.

Sebab, pencurian travo cukup merugikan. Tidak hanya bagi masyarakat pengguna listrik. Namun juga pemerintah. "Sebab harga belinya cukup mahal," katanya.

"Yang jelas, pencurian travo termasuk masalah urgen untuk dipecahkan. Apalagi PLN adalah mitra kami dan masyarakat. Masyarakat juga harus membantu terungkapnya (kasus) ini. Agar tidak resah lagi," imbuhnya. (eem/hn)

Sumber: http://www.jawapos.com/radar/index.php?act=detail&rid=171404

PLN Keluarkan Rp402 Miliar Beli 6 Trafo

Enam trafo itu dipasang di gardu induk Gandul, Bekasi, Kembangan, Cibatu, Cilegon, Paiton.

Kamis, 22 Juli 2010, 12:38 WIB

Arinto Tri Wibowo, Syahid Latif

VIVAnews - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bakal mendatangkan enam buah trafo dari China dan Eropa sebagai cadangan alat serupa di sejumlah Gardu Induk. Untuk mendatangkan alat tersebut, PLN harus merogoh kocek hingga Rp402 miliar.

"Harga masing-masing trafo untuk alat yang baru senilai Rp67 miliar," kata Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, di kantor pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis 22 Juli 2010.

Menurut Dahlan, untuk mendatangkan keenam trafo tersebut, PLN telah menunjuk empat perusahaan sebagai pemenang tender pada Maret lalu. Keempat perusahaan itu adalah pemenang tender ABB, Areva, Xian, dan Shen Yang.

Keenam trafo tersebut bakal dipasang di sejumlah gardu induk yaitu di Gandul, Bekasi, Kembangan, Cibatu, Cilegon, dan Paiton. Pemasangan keenam trafo itu ditargetkan selesai pada Oktober 2010.

"Kalau trafo di Gandul terpasang, bisa menambah daya 400 megawatt (MW)," katanya.

Dia mengakui, selama ini PLN kesulitan untuk segera mendatangkan suku cadang listrik karena harus melalui mekanisme tender. Padahal perbaikan listrik dibutuhkan lebih cepat agar pemadaman listrik tidak terlalu lama. (umi)

Sumber: http://bisnis.vivanews.com/news/read/166200-pln-keluarkan-rp402-miliar-beli-6-trafo

Warga Terlambat Melapor

[ Rabu, 21 Juli 2010 ]

Sementara itu, raibnya travo di Dusun Sumber Kledung 1, Kecamatan Tegal Siwalan terlambat diketahui warga. Di duga penyebabnya, karena letak travo sedikit jauh dari pemukiman warga. Yakni, di tengah sawah, seberang makam Sumber Kledung 1.

Selain itu, pemadam listrik malam itu juga tidak dilaporkan warga. Padahal biasanya, warga selalu melapor pada Polsek jika ada aliran listrik yang padam. Itu dilakukan sesuai dengan imbauan Polsek setempat.

Kapolsek Tegal Siwalan AKP Sugeng Supriyantoro lantas menjelaskan, saat lampu padam biasanya pihak desa menghubungi Polsek. Petugas lantas langsung mengecek tempat-tempat travo di Tegal Siwalan.

"Petugas sudah mengetahui posisi travo di mana saja," terang Sugeng. Semua itu dilakukan sebagai langkah antisipasi menghindari tindak kejahatan saat aliran listrik padam.

Namun kali ini menurut Sugeng, Polsek tidak menerima laporan tentang pemadaman listrik malam itu. Sehingga, petugas pun tidak bisa bertindak untuk mengatisipasi kejadian yang tidak dinginkan

Sugeng menduga, warga sudah bosan dengan pemadaman Listrik di Tegal Siwalan. Sehingga, saat listrik padam malam itu, warga menganggap sebagai kejadian biasa.

Warga Sumber Kledung 1 sendiri saat ini berharap, PLN segera memasang travo baru. " Ini harus menunggu berapa lama (untuk dipasang travo baru, Red)," tanya Tiram, warga setempat.

Alasanya warga karena, mereka harus memakai lampu petromak yang berbahan bakar minyak tanah saat aliran listrik padam. Padahal, harga minyak tanah bagi mereka cukup mahal serta sulit didapat. (d7x/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170923

Travo Raib, Sumber Kledung 1 Padam

[ Rabu, 21 Juli 2010 ]

TEGAL SIWALAN - Pagi dini hari kemarin (20/7), aliran listrik di Dusun Sumber Kledung 1, Kecamatan Tegal Siwalan tiba-tiba padam. Awalnya, warga menganggap biasa pemadaman itu. Namun paginya baru diketahui, aliran listrik padam, karena travo di dusun itu raib.

Pencurian itu diperkirakan terjadi antara pukul 01.00 WIB - 02.00 WIB, seperti yang dituturkan warga. "Jam 12 masih menyala, waktu bangun kira-kira jam 5, (lampu) sudah padam," tutur Soleh, warga Sumber Kledung.

PLN sendiri mendapat informasi tentang raibnya travo dari warga setempat. Begitu mendapat laporan, PLN mengecek ke TKP. Setelah memastikan travo hilang, baru PLN melaporkan peristiwa itu ke Polsek Tegalsiwalan sekitar pukul 08.30 WIB.

Polsek Tegal Siwalan pun langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya, Polsek berkoordinasi dengan Polres Probolinggo untuk melakukan identifikasi. " Untuk kemungkinan adanya sidik jari," tutur Kapolsek Tegal Siswalan Sugeng Supriyantoro.

Hasilnya, diperoleh beberapa barang bukti (BB) di TKP. Antara lain, tempat travo dan beberapa perangkat lainnya. "Yang dicuri hanya kumparannya saja," jelasnya.

Selain itu menurut Sugeng, ada bercak darah di TKP yang diduga berasal dari salah satu pelaku. Kemungkinan, ada bagian travo yang melukai pelaku ketika pelaku melepaskan baut dari tiang atau saat pelaku menurunkan travo.

Temuan-temuan itu membuat petugas memperkirakan, pelaku berjumlah lebih dari satu orang. Sebab, untuk membongkar dan menurunkan travo tidak mungkin dilakukan oleh satu orang.

Selain itu, pelaku diduga sudah memahami prosedur untuk mempreteli travo. "Diduga perampok adalah spesialis maling travo," jelasnya.

Selain BB di lapangan, sejauh ini petugas belum menemukan saksi yang bisa memberikan informasi tentang pencurian tersebut. "Sudah dilidik, hasilnya tidak ada warga yang melihat kejadian," terang Kapolsek Tegalsiwalan Sugeng. (d7X/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=170924

Jika gagal, 10.000 MW bisa perbesar subsidi listrik

Senin, 19/07/2010 15:55:02 WIB
Oleh: Rudi Ariffianto

JAKARTA (Bisnis.com): Kekurangan subsidi listrik diperkirakan membengkak apabila proyek 10.000 MW tahap pertama gagal memenuhi target untuk menuntaskan sekitar 2.700—3.000 MW pada tahun ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengatakan ketika menghitung kekurangan subsidi Rp4,8 triliun, yang diputuskan untuk dikompensasi dari kenaikan tariff dasar listrik (TDL) per 1 Juli lalu telah memperhitungkan masuknya pembangkit 10.000 MW tahap pertama.

Darwin sebelumnya mengatakan pada semester I 2010, diharapkan PLTU batu bara yang dibangun perusahaan-perusahaan China itu akan tuntas dan masuk sistem sebanyak 50% dari total rencana proyek. “Ketika menghitung kekurangan subsidi listrik itu, pemerintah memasukkan rencana masuknya beberapa pembangkit 10.000 MW,” katanya hari ini.

Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dahlan Iskan mengatakan sejauh ini proyek percepatan pembangkitan tahap I itu baru menyelesaikan satu pembangkit saja, yaitu PLTU Labuan. Hingga akhir tahun, PLN masih berupaya untuk mengejar penyelesaian PLTU dengan kapasitas total 2.700—3.000 MW.

“Paling sedikit 2.700 MW, diusahakan 3.000 MW masuk pada kuartal ketiga dan empat tahun ini. Pembangkit-pembangkit itu meliputi Rembang [600 MW], Indramayu [600 MW], Paiton 3 [600 MW], Suralaya 8 [600 MW], dan Lontar [300 MW],” ungkapnya.

Dahlan mengatakan apabila target penyelesaian proyek itu meleset, akan berkonsekuensi pada pembengkakan kebutuhan subsidi. “Waktumenghitung kebutuhan subsidi Rp4,8 triliun yang dananya dicarikan lewat kenaikan TDL itu kami sudah perhitungkan masuknya pembangkit baru dengan kapasitas 2.700 MW. Jadi, kalau telat bisa bengkak beban subsidinya.”

Dia menjelaskan keterlambatan penyelesaian proyek 10.000 MW tahap I tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, proses administrasi pinjaman dari China yang lamban. Kedua, pembebasan tanah yang sulit sehingga timbul masalah baru berupa keterlambatan desain.

“Sebab desain tidak bisa muncul kalau tanahnya belum ada. Terakhir adalah masalah manajemen proyek, karena selama ini proyek-proyek itu ditangani oleh General Manager. Tapi persoalan lainnya masih banyak dan ruwet, tetapi fokus kami sekarang bagaimana melihat kedepan agar proyek-proyek itu tidak makin terlambat.”

Pada tahapan awal, Dahlan mengatakan telah memutuskan untuk merombak sistem manajemen 10.000 MW. Setiap proyek, tuturnya, akan diawasi oleh seorang kepala proyek, yang dulu fungsinya dirangkap oleh General Manager.(msb)

Sumber: http://web.bisnis.com/sektor-riil/tambang-energi/1id194115.html

PLN Jatim: 87% Pelanggan Tak Alami Kenaikan TDL

Selasa, 06 Juli 2010

Warta Jatim, Surabaya - PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur mengklaim 6,2 juta (87%) pelanggan di wilayahnya tidak mengalami kenaikan tarif dasar listrik.

Juru bicara PT PLN Distribusi Jatim, Agus Widayanto, mengatakan dari 7,1 juta pelanggan, hanya 900.000 yang mengalami kenaikan tarif. Sebagian besar pelanggan listrik di Jatim menggunakan daya 450 - 900 volt ampere (VA) sehingga tidak terkena aturan kenaikan tarif dasar listrik.

Tarif listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA adalah Rp 415 per kilowatt hour (KWh) dan tarif 900 VA pada kisaran Rp 605 per KWh. ”Meski ada kenaikan tarif listrik, kami memastikan jumlahnya hanya 900 ribu pelanggan. Sisanya masih menggunakan tarif lama,” ujar Agus, Selasa (6/7).

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jatim, PLN akan memaksimalkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Grati dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton. PLN Jatim saat ini memiliki cadangan listrik 2.000 - 4.000 megawatt yang siap didistribusikan.

Agus memperkirakan, kenaikan tarif dasar listrik akan terus terjadi. Sebab, pemerintah mengejar tarif listrik sesuai dengan harga keekonomian (nonsubsidi). Saat ini tarif listrik mencapai Rp 600 per KWh. Jika mengikuti standar keekonomian, tarif dasar listrik akan terus naik hingga Rp 1.500 per KWh. (red)

Sumber: http://wartajatim.blogspot.com/2010/07/pln-jatim-87-pelanggan-tak-alami.html

Kasus Paiton I Mandek Di Kejagung Atau PN Jaksel

Rabu, 07 Juli 2010, 00:00:39 WIB

Delapan tahun gugatan praperadilan kasus Paiton I dikabarkan sudah diproses di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, tapi ternyata berkas permohonan pengajuannya tak pernah ada.

Tentu hal ini sangat menge­jutkan, karena menurut Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM Indo­nesia (APHI) yang meru­pa­kan sa­lah satu bagian dari Komite Ad­vokasi Melawan Penye­le­we­ngan dan Korupsi (KAMPAK), se­bagai penggugat dalam kasus itu, pihak Kejaksaan Agung (Ke­jagung) sebagai pihak tergugat menga­jukan banding ke PT DKI Jakarta.

Tidak adanya berkas pemo­honan pengajuan banding pra­per­adilan Kasus Paiton I ini disam­paikan Kepala Hubungan Masya­rakat PT DKI Jakarta, Andi Samsan Nganro kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Kami sudah cek dalam re­gister perkara banding, ternyata ti­dak ada perkara banding praper­adilan kasus korupsi Paiton I,” katanya.

Pihak Pengadilan Negeri Ja­karta Selatan (PN Jaksel) yang dihubungi soal pengajuan ban­ding praperadilan Kasus Paiton I belum bisa memberikan penje­lasan yang berarti. “Tanya sama Pak Bagus Dwi,” kata bekas Kepala Hubungan Masyarakat PN Selatan, Suharto.

Kepala Pusat Penerangan Hu­kum Kejagung, Didiek Darmanto meminta waktu untuk mena­nyakan informasi terhadap pe­nga­juan banding praperadilan Kasus Pai­ton I. “Saya belum dapat infor­ma­sinya, masih me­nunggu jawaban. Kalau sudah dapat jawabannya pasti saya kasih tahu,” katanya.

Manajer Bidang Komunikasi PLN Pusat, Bambang Dwiyanto, menyerahkan sepenuhnya proses hu­kum kasus Paiton I kepada lem­baga penegak hukum yang berwe­nang menanganinya. “Itu sudah masuk ranah hukum jadi tidak pas bicara soal itu. Apalagi, saya juga tidak tahu secara per­sis,” katanya.

Menurut Bambang, bekas Di­rek­tur Utama PLN Zuhal dan bekas Dirut PLN Djiteng Mar­sudi sudah tidak bekerja lagi di lembaganya. “Mereka sudah pen­siun tahun 1992,” katanya.

Hal senada diungkapkan Di­rek­tur Operasional PLN bagian Ja­wa Bali, I G A Ngurah Adyana. Ala­san dia, saat kasus Paiton I ter­jadi, dia belum menjabat. “Waktu itu saya masih di Ambon, jadi saya tidak tahu. Coba tanya ke orang bagian hukum saja,” katanya.

Ketua Bidang Advokasi APHI, Lambok Gultom, mengaku heran mendengar berkas perkara ban­ding tidak ada di PT DKI Jakarta. “Yang harus ditanyakan dulu adalah pihak PN Jaksel, apakah berkas bandingnya sudah dise­rahkan ke PT DKI Jakarta atau belum,” katanya.

Diungkapkan, pihak kejaksaan pernah menyatakan akan banding terhadap putusan praperadilan Kasus Paiton I, hanya saja per­mohonan tersebut tidak sampai kepada pihaknya.

“Secara tertulis pernyataan tersebut tidak pernah sampai ke APHI, sehingga kami tidak mem­buat kontra memori banding atas kasus ini,” terangnya.

Menurut Lambok, bila benar permohonan banding praper­adilan Kasus Paiton I tidak per­nah ada di PT DKI Jakarta maka yang bisa menjelaskannya adalah pihak kejaksaan dan PN Jaksel.

“Permasalahannya sekarang ada di PN Jaksel dan kejaksaan, apakah memang sudah dilakukan banding atau memang berkasnya belum disampaikan,” tandasnya.

Lambok berharap kasus ini bisa secepatnya diselesaikan karena nilai kerugian dalam kasus ini sangat besar mencapai tri­liunan rupiah.

“SPDP-nya Belum Ada”
Johan Budi SP, Kahumas KPK

Meski Kasus Paiton I pernah dilaporkan masyarakat ke KPK, tapi lembaga superbody itu tidak berniat untuk melakukan super­visi seperti yang menjadi ke­wa­jibannya dalam Undang-Undang.

“Syarat untuk dilakukan su­pervisi kan harus ada SPDP (Su­rat Perintah dimulainya Pe­nyidikan)-nya. Setahu saya SPDP ka­sus ini belum ada di KPK,” ka­ta Kepala Hubungan Ma­sya­ra­kat KPK, Johan Budi SP, kemarin.

Pengamat hukum dari Uni­versitas Krisnadwipayana, Su­yanto Londrang mengatakan, gu­gatan praperadilan merupakan hak setiap individu untuk men­dapatkan jaminan pelayanan hu­kum, termasuk yang dilakukan APHI dalam kasus Paiton I. “Gugatan praperadilan itu perlu, sehingga proses hukumnya bisa berjalan,” tukasnya.

Dilaporkan Masyarakat Tahun 2004, Diduga Rugikan Negara Rp 7 Triliun

Kasus dugaan korupsi penga­daan listrik swasta Paiton 1 di Probolinggo bermula dari mark-up terhadap capital cost sebesar 48 persen dari seluruh nilai proyek yang sebesar Rp 7,015 triliun.

Sebenarnya, Paiton I telah diaudit BPKP dan due diligence SNC-Lavalin. Kedua lembaga tersebut jelas-jelas menyatakan ada mark up dan rekayasa besar-besaran pada sisi proses pe­nyiapan listrik swasta dan proses investasinya.

Dalam Laporannya, BPKP membedah secara gamblang proses Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang terjadi di sana, mulai dari perencanaan, proses men­dapatkan Surat Ijin Prinsip, pembiayaan, pelaksanaan, pro­duksi, distribusi, konsumsi, pem­bayaran dan berbagai previlege yang didapat dengan merugikan keuangan negara.

Padahal harga listrik swasta dunia pada, ada pada kisaran 4 sen dolar AS per kWh. Se­dang­kan dalam kontrak yang diper­baharui, PLN harus membayar harga sebesar 4,93 sen dolar AS per kWh. Namun dalam perhi­tungan yang ditemukan, harga sebenarnya dalam kontrak ter­sebut bisa mencapai 6,5 sen dolar AS per kWh.

Kasus ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kasus tersebut bekas Direktur Utama PLN Zuhal dan bekas Dirut PLN Djiteng Marsudi sudah diperiksa.

Menurut hasil penyelidikan Kejagung, proyek Paiton I dinilai melanggar keputusan presiden mengenai prosedur pengadaan listrik di lingkungan departemen yang harus melalui prosedur lelang. Indikasi kolusi terlihat dalam proses negosiasi melalui bukti Surat Menteri Pertam­bangan dan Energi tertanggal 13 Februari 1993.

Dalam surat itu dinyatakan persetujuan, kesepakatan, dan nilai prematur yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ke­se­pakatan itu di antaranya me­nyangkut soal harga jual listrik. Sementara indikasi suap lainnya terlihat dari dana pengembangan sekitar 15 juta dolar AS oleh PT Batu Hitam Perkasa-pemilik 15 persen saham di Paiton I.

Kasus ini juga pernah dila­porkan ke KPK oleh Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) pada 7 September 2004.

Tidak hanya itu dinilai lelet menangani kasus korupsi PLTU Paiton I, Kejagung juga sempat dipraperadilankan Komite Ad­vokasi Melawan Penyelewengan dan Korupsi (KAMPAK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Se­latan (PN Jaksel) yang menilai Kejagung telah menghentikan penyidikan kasus korupsi proyek listrik Paiton I senilai Rp 7 triliun.

Putusan PN Jaksel meme­rintahkan Kejagung terus me­nyidik kasus korupsi dalam proyek listrik Paiton I. Peng­hentian penyidikan kasus itu dinilai tidak sesuai dengan un­dang-undang korupsi.

“Kasus itu ada indikasi ko­rupsi dan mark up. Pengadilan me­me­rintahkan Kejaksaan Agung tetap meneruskan penyidikan kasus ini,” kata hakim Tusani Selasa, di PN Jaksel, Jakarta, 3 September 2002.

Juru bicara Kejagung pada saat itu, Barman Zahir, me­nga­takan, demi kepentingan pe­nyi­dikan, kejaksaan sengaja tak menye­butkan nama saksi atau ter­sangka. “Sebetulnya sudah ada saksi yang diperiksa, tersang­kanya pun sudah ada,” ujarnya.

Setelah putusan praperdilan itu Kejagung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Ja­karta, dan sampai kini tidak jelas putusannya.

“Kita ajukan praperadilan ka­rena menurut kita pena­nga­nan­nya ber­larut-larut, lalu majelis hakim se­pa­kat dengan kita dan me­me­rin­tah­kan untuk meneruskan pe­nyi­dikannya. Saat itu jaksa meng­aju­kan banding, dan sampai se­karang kita belum tahu putusan­nya,” kata Ketua APHI, Hotma Timbul.

“Yang Salah, Cepat Umumkan Bersalah”
M Romahurmuzy, Anggota Komisi VII DPR

Aparat penegak hukum yang menangani Kasus Paiton I didesak secepatnya menje­las­kan perkembangan proses hu­kumnya, sebab saat ini ma­sih belum ada kepastian hukum.

“Kalau memang ada pihak yang bersalah dalam kasus ini, maka harus secepatnya di­umumkan bersalah. Jika tidak, maka harus dijelaskan kepada masyarakat. Yang penting semua harus dilakukan secara transparan,” kata Anggota Ko­misi VII DPR, M. Roma­hur­muzy kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, banyak pro­yek-proyek di PLN yang rawan terjadinya korupsi, akibat pengawasannya lemah, ma­ka­nya harus dimaksimalkan. De­ngan hal itu, PLN bisa lebih baik lagi yang tentunya pe­layanan kepada masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil meminta kepada lembaga penegak hukum untuk secepatnya menuntaskan kasus korupsi pengadaan listrik swas­ta Paiton 1 di Probolinggo yang diduga merugikan ne­gara sebesar Rp 7,015 triliun.

“Kalau tidak ada per­kem­bangan, maka masyarakat bisa menduga-duga ada sesuatu didalamnya. Bahkan tidak mungkin ada pihak-pihak yang menginginkan kasus ini tidak diteruskan,” katanya.

Dengan terkatung-ka­tung­nya kasus ini, sambung politisi PKS ini, menunjukkan koor­di­nasi antar lembaga penegak hu­kum baik tidak berjalan de­ngan baik. “Seharusnya KPK punya ini­siatif untuk mela­kukan super­visi karena me­mang itu tugas dia. Kalau ti­dak ada sama saja lembaga penegak hukum terse­but mem­biarkan kasus ini terka­tung-katung,” tegasnya.
[RM]

Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/07/07/97829/Kasus-Paiton-I-Mandek-Di-Kejagung-Atau-PN-Jaksel

PLN Tunda Proyek PLTU Adipala

Rabu, 07/07/2010 10:30 WIB
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Jakarta - PT PLN (Persero) memutuskan untuk menunda penyelesaian proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Adipala, Cilacap, dengan kapasitas 660 Megawatt (MW) dari 2013 menjadi tahun 2014.

Penundaan proyek yang masuk dalam program percepatan 10.000 Megawatt tahap I ini dilakukankarena pada tahun 2013 nanti cadangan daya di wilayah Jawa Bali sudah mencapai 45 %.

"Karena tidak adanya gunanya kalau diselesaikan dengan proyek-proyek lainnya. Menurut kami, ini akan membuat PLN tidak efisien karena penambahan daya tidak sebesar daya yang dibutuhkan," kata Dahlan di sela acara kunjungan kerja jajaran direksi PLN ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (7/7/2010).

Lagipula, lanjut Dahlan, dengan ditunda finalisasi prpyek ini menjadi tahun 2014 maka proyek tersebut bisa dikerjakan dengan disiplin tinggi dan tidak perlu terburu-buru.

"Dengan dikerjakan sesuai prosedur yang baik maka pembangkit yang dihasilkan berkualitas the best," ungkapnya.

Dahlan mencatat setidaknya terdapat empat PLTU dengan total 2.815 MW yang masuk dalam proyek 10.000 MW sudah beroperasi pada tahun ini.

Keempat PLTU itu yaitu PLTU Suralaya (625 MW), PLTU Indramayu (900 MW), PLTU Rembang (630 Mw) dan PLTU Paiton 7 (660 MW).

Direktur Operasi sistem Jawa Bali PLN, IGA Ngurah Adnyana menambahkan, PLTU yang berada di Cilacap tersebut seharusnya sudah bisa beroperasi pada tahun 2013. Namun karena pasokan listrik di Jawa dan Bali sudah memadai maka sebaiknya ditunda. Saat ini beban puncak sistem Jawa Bali mencapai 17.896 MW dengan pasokan 22.000 MW.

"Akhir tahun beban puncak diperkirakan mencapai 19.000 MW. Tapi dengan tambahan daya dari pembangkit baru sehingga pasokan listrik menjadi 24.000 MW. Jadi pasokannya masih cukup," paparnya.

(epi/qom)

Sumber: http://www.detikfinance.com/read/2010/07/07/103019/1394557/4/pln-tunda-proyek-pltu-adipala

Hearing dengan PLN, Listrik Padam

[ Kamis, 24 Juni 2010 ]

PROBOLINGGO- Setelah sempat tertunda lantaran missed komunikasi, komisi C DPRD Kabupaten Probolinggo akhirnya berhasil menggelar hearing dengan UPJ (Unit Pelayanan Jaringan) PLN Probolinggo dan Kraksaan kemarin (23/6). Uniknya, dalam hearing yang dihadiri dua manajer UPJ PLN tersebut, listrik kantor DPRD yang menjadi tempat rapat sempat padam.

Kontan saja, pimpinan UPJ PLN yang hadir saat itu sempat digojlok oleh beberapa anggota komisi C. "Pertemuan ini luar biasa. Kita merasakan sendiri, listrik padam sebentar saja sudah gelisah. Apalagi yang bertahun-tahun tidak merasakan aliran listrik," sindir Agil Bafaqih, ketua komisi A, sesaat setelah listrik padam.

Padamnya listrik di kantor DPRD kemarin terjadi saat rapat dengar pendapat itu masih berlangsung. Persisnya listrik padam ketika jarum jam menunjukkan pukul 11.29 dan baru nyala kembali pukul 11.48. Kebetulan, sesaat sebelum listrik padam tersebut salah satu pembahasan yang menjadi topik pembicaraan adalah soal beberapa dusun yang masih belum teraliri listrik.

Meskipun saat itu listrik padam, namun rapat dengar pendapat itu terus dilangsungkan. Untungnya ruang rapat di lantai dasar gedung dewan itu masih mempunyai jendela yang menjadi satu-satunya penerang.

Pernyataan Agil sesaat usai listrik padam tersebut cukup beralasan. Pasalnya sampai saat ini masih banyak dusun di Kabupaten Probolinggo yang masih belum teraliri listrik. Dari data yang dimiliki Pemkab saat ini ada sekitar 178 dusun yang masih belum teraliri listrik. Dusun-dusun tersebut tersebar di 14 kecamatan dan 71 desa.

Data itu diambil dari survei yang dilakukan pada tahun 2007 lalu. Dua manajer UPJ PLN Probolinggo dan Kraksaan pun mengatakan, saat ini daerah yang belum teraliri listrik itu sudah jauh berkurang.

"Untuk mengatasi daerah yang belum teraliri listrik ini, marilah kita samakan persepsi database dulu. Setelah diketahui berapa jumlah pastinya, nanti bakal kami survei dan bakal kami usulkan ke APJ Pasuruan," kata Rustam Efendi, manajer UPJ PLN Probolinggo.

Rustam sendiri mengaku pihak UPJ hanya bisa mengusulkan terkait adanya beberapa daerah yang masih belum teraliri listrik. "Dari UPJ, kami sampaikan ke APJ Pasuruan, terus disampaikan lagi ke jajaran lebih tinggi sampai ke Kementerian ESDM," jelasnya.

Permasalahan masih banyaknya daerah yang belum teraliri listrik ini benar-benar disoroti oleh DPRD setempat. "Sekarang ini listrik sudah menjadi kebutuhan sama halnya seperti nasi. Semangat warga kita untuk dialiri listrik itu cukup besar. Di Desa Jrebeng Dusun Tancak, Wonomerto itu ada penduduk yang ditipu sampai tiga kali oleh oknum. Itu karena keinginan yang besar untuk dialiri listrik daerahnya," ulas Agil.

Selain membahas soal masih banyaknya dusun yang belum teraliri listrik, hearing dengan PLN yang juga dihadiri beberapa satuan kerja (satker) terkait pemkab seperti Bappeda, Dinas PU Pengarian, Bagian Umum, BLH, Dispenda tersebut juga membahas soal Penerangan Jalan Umum (PJU).

Dalam hearing tersebut, juga terungkap kalau selama ini pendapatan dari PJU tak sebanding dengan pengeluarannya. Kepala bagian umum Dody Baskoro mengatakan, selama 2009 lalu pemkab menganggarkan sekitar Rp 13 M untuk PJU. "Realisasinya 12 M sekian," katanya.

Sementara pajak dari PJU yang masuk ke Dispenda sendiri setahunnya berkisar Rp 9 M. "Sama saja besar pasak daripada tiang," celetuk Agil.

Usai hearing, Agil menyimpulkan bahwa dari pembicaraan dengan PLN itu ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yakni soal sinkronisasi data antara pihak terkait untuk mengatasi daerah yang masih belum teraliri listrik, serta kejelasan dalam pengelolaan PJU. (mie/nyo)

Sumber : http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=166170

Dewan Merasa Dilecehkan PLN

Manajer Absen, Wakilnya Disebut Sudah Pensiun
[ Kamis, 17 Juni 2010 ]

KRAKSAAN - Komisi C DPRD Kabupaten Probolinggo dibuat mencak-mencak saat hearing lanjutan LJKPJ (Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban) APBD 2009, kemarin (16/6). Pasalnya, pimpinan UPJ PLN Probolinggo dan Kraksaan yang diundang untuk rapat dengar pendapat tidak hadir.

Ketidakhadiran pimpinan UPJ PLN itu membuat seluruh anggota Komisi C yang hadir full team geram. Bahkan, seluruh anggota Komisi C memutuskan untuk menunda hearing kemarin.

Ketua Komisi C Agil Bafaqih mengatakan, pihaknya kecewa dengan ketidakhadiran para pimpinan UPJ PLN di wilayah Kabupaten Probolinggo itu. "Terus terang, lembaga DPRD merasa dilecehkan," katanya singkat sambil pergi meninggalkan ruangan.

Kekecewaan serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi C Sofwan Huzaimi. "Kami sangat kecewa sekali. Hearing ini cukup penting. Tetapi yang datang cuma pegawainya saja," katanya.

Yang membuat Komisi C makin geram, dua wakil PLN yang menghadiri hearing kemarin bahkan ada yang sudah pensiun. "Yang perwakilan dari UPJ Probolinggo bahkan sudah pensiun. Sementara yang perwakilan dari Kraksaan hampir pensiun. Tepatnya kurang tiga bulan lagi pensiun," keluh Sofwan.

Dalam hearing kemarin UPJ PLN Probolinggo diwakili oleh Suwari. Sementara UPJ Kraksaan diwakili oleh Agus S. Sayang Suwari enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi Radar Bromo. "Nanti ke pimpinan saja Mas," katanya.

Karena dianggap kurang representatif itulah, akhirnya Komisi C menolak melanjutkan hearing. "Kami ini perlu bertukar informasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan listrik di kabupaten. Jadi perlu berbicara banyak dengan pemegang kebijakan," kata Sofwan.

Menurut Sofwan, Komisi C sudah menyiapkan beberapa bahasan dengan manajer UPJ PLN. Khususnya tentang beberapa persoalan yang selama ini sering dikeluhkan warga kabupaten. Salah satunya adalah masih banyaknya dusun di kabupaten yang belum teraliri listrik.

Dari data yang dimiliki Komisi C, saat ini masih ada sekitar 178 dusun yang belum teraliri listrik. Pemkab Probolinggo sendiri setiap tahunnya hanya menganggarkan Rp 1 Miliar untuk penerangan.

Namun, dana itu hanya cukup untuk membebaskan empat dusun dari keterasingan listrik. "Anehnya PLN tiap tahunya hanya berani menarget untuk membebaskan satu dusun," kata Agil.

Bahasan lain yang juga disiapkan Komisi C adalah penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai selalu merugikan pemkab. Selanjutnya, keluhan masyarakat tentang pemutusan aliran listrik tanpa informasi terlebih dahulu.

Sementara itu Manajer UPJ PLN Probolinggo Rustam Effendi saat dikonfirmasi Radar Bromo mengaku, kemarin sedang ada urusan penting di Surabaya. Rustam sendiri mengaku ada miskomunikasi tentang undangan dari DPRD untuk hearing itu.

Dia menjelaskan, dirinya mendapat undangan dari DPRD itu dua kali secara beruntun dalam waktu yang berbeda. "Isi kedua undangan itu tidak sama. Karena itu saya agak bingung," jelas Rustam.

Meskipun begitu, Rustam menerangkan dalam hearing kemarin ia mewakilkannya. "Ada Plh yang mewakili dan itu pun saya sudah seizin manajer area kami," jelasnya. (mie/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=164855

Jumat, 11/06/2010 11:14 WIB
PLN Penuhi Seluruh Permintaan Sambungan Listrik di Jawa per Oktober
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Jakarta - PT PLN (Persero) berjanji akan memenuhi seluruh permintaan sambungan listrik baru di wilayah Jawa mulai bulan Oktober mendatang.

"Mulai Oktober, seluruh calon pelanggan di Jawa sudah bisa dilayani PLN," ujar Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan saat berbincang dengan detikFinance, Jumat (11/6/2010).

Dahlan menyatakan, hal itu bisa dilakukan seiring dengan tambahan pasokan sebesar 1.500 Megawatt (MW) dari sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam proyek 10.000 MW yang akan mulai beroperasi sebelum bulan Oktober tahun ini.

"Kenapa baru bisa Oktober? Ya karena pada bulan Oktober, enam trafo Interbus Tranformer (IBT) dan 6.000 trafo distribusi di Jawa sudah selesai dipasang jadi semuanya sudah dilayani," ungkap Dahlan.

Berdasarkan data Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2010-2019 yang diperoleh detikFinance, pada tahun 2010, PLN menargetkan akan menambah jumlah pelanggan baru sebesar 1,06 juta pelanggan sehingga jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun ini mencapai 42,1 juta.

Pada tahun ini, BUMN listrik itu memprediksikan konsumsi listrik di tanah air mencapai 147,1 Twh dengan beban puncak sebesar 26.371 MW.

Jumlah pelanggan PLN akan terus meningkat menjadi 66 juta pelanggan pada tahun 2019. Penambahan pelanggan tersebut akan meningkatkan rasio elektrifikasi sebesar 66,1% di tahun ini menjadi 90,9% pada tahun 2019.

Adapun pembangkit-pembangkit di Pulau Jawa yang akan beroperasi pada tahun 2010 yaitu PLTU Suralaya (625 MW), PLTU Indramayu (900 MW), PLTU Rembang (630 MW), dan PLTU Paiton 7 (660 MW).

(epi/qom)

Sumber: http://www.detikfinance.com/read/2010/06/11/111417/1376176/4/pln-penuhi-seluruh-permintaan-sambungan-listrik-di-jawa-per-oktober

Bantu Tiga Dusun Aliri Listrik

[ Rabu, 26 Mei 2010 ]

Dinas PU Pengairan Siapkan Rp 500 Juta

KRAKSAAN - Upaya memerangi daerah yang belum teraliri listrik terus dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Tidak hanya Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berupaya mengatasinya, pemkab setempat pun melakukannya melalui Dinas PU Pengairan.

Tahun ini Dinas PU Pengairan berencana membebaskan tiga dusun dari gelap gulita. Sebab, selama ini tiga dusun tersebut belum teraliri listrik.

Yakni, Dusun Kamangon, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil sebanyak 150-200 KK (kepala keluarga). Lalu, Dusun Pilangkerep, Desa Sumberkare, Wonomerto sebanyak 150 KK. Terakhir, Dusun Grogohan, desa Condong, Kecamatan Gading yang terdiri dari 75 KK.

Untuk merealisasikan listrik masuk dusun itu, Dinas PU Pengairan menyiapkan anggaran lumayan besar. Yakni, sekitar Rp 500 juta. "Semuanya bersumber dari APBD 2010," kata Kepala Dinas PU Pengairan Anung Widiarto.

Namun, bantuan pemkab untuk penerangan di dusun yang belum teraliri listrik ini bersifat penunjang saja. "Kami membantu beberapa fasilitas. Seperti tiang penyangga, travo dan kabel Listrik. Namun, setelah dialiri listrik, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kami. Melainkan pihak PLN selaku pengembang ," ujar Anung.

Menurut Anung, program bantuan tersebut sedianya sudah berjalan sejak tiga tahun lalu. "Khusus untuk tahun ini, dananya cukup sedikit. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Sementara itu program Dinas PU Pengairan untuk mengurangi daerah yang belum teraliri listrik disambut baik pimpinan DPRD setempat. Wakil Ketua Dewan Wahid Nurahman mengaku cukup mengapresiasi program tersebut.

Wahid menjelaskan, saat ini DPRD sendiri memberikan perhatian lebih pada beberapa daerah yang belum teraliri listrik. Itu ditunjukkan dengan aksi kunjungan ke daerah yang belum teraliri listrik di Desa Watupanjang, Krucil, April lalu.

Dalam kesempatan itu, Wahid menyayangkan aksi pencurian travo yang beberapa bulan terakhir marak terjadi di Kabupaten Probolinggo. "Sungguh ironis, di saat beberapa daerah lain sangat membutuhkan penerangan listrik, eh di daerah lain travonya malah dicuri," keluh Wahid. (mie/hn)

Sumber: http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=160641